62 Orang Masuk Daftar Penerima Rumah Dhuafa di Bener Meriah, yang Terima Rumah hanya 14 Orang
Ada 34 penerima rumah bantuan itu tidak masuk dalam daftar penerima berdasarkan SK Plt Bupati Bener Meriah.
Penulis: Muslim Arsani | Editor: Safriadi Syahbuddin
Laporan Muslim Arsani | Bener Meriah
SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Realisasi program bantuan rumah layak huni untuk kaum dhuafa di Bener Meriah disorot karena dinilai tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan daftar nama yang ada dalam surat keputusan (SK) bupati.
Ketua SAPMA PP Kabupaten Bener Meriah, Konadi Adhani kepada Serambinews.com mengatakan, pihaknya menilai penyaluran bantuan rumah layak huni tidak tepat sasaran dan terindikasi adanya praktik nepotisme.
Menurutnya, berdasarkan SK Plt Bupati Bener Meriah, Hasanuddin Darjo, tercatat 62 orang penerima bantuan rumah tersebut. Tapi realisasi di lapangan hanya 14 orang dalam daftar tersebut yang menerimanya.
“Dalam SK Bupati yang ditandatangani Nomor 591/70/SK/2017, nama-nama penerimanya tercantum jelas. Tapi kenyataannya hanya 14 orang yang menerima, selebihnya tidak," Konadi, Jumat (22/12/2017).
(Baca: Kisah Hikmah, Remaja Lumpuh Layu yang Menerima Rumah Bantuan dari Kodim Aceh Utara)
(Baca: Terungkap Calon Penerima Bantuan Rumah Duafa Diganti Orang Lain, Ini Janji Wabup Pidie Jaya)
(Baca: Tahun 2018, Pemerintah Aceh Bangun 6.000 Unit Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Miskin)
Berdasarkan fakta tersebut, pihaknya menduga ada oknum-oknum terkait yang 'bermain' dan melakukan praktik nepotisme. Sebab ada 34 penerima rumah bantuan itu tidak masuk dalam daftar penerima berdasarkan SK Plt Bupati Bener Meriah.
Bahkan, ke 34 penerima itu disebut-sebut bukan dari keluarga kurang mampu dan tidak berhak menerima bantuan tersebut.
Ia mencontohkan, berdasarkan laporan dari masyarakat Kecamatan Gajah Putih. Ada penerima rumah layak huni yang berasal dari keluarga mampu atau orang kaya. Rumah bantuan yang mereka terima hanya dijadikan rumah kebun atau persinggahan.
“Ini sudah tidak benar, sangat miris melihat kondisi seperti ini. Padahal Bener Meriah masih masuk dalam kabupaten termiskin. Tapi penerima rumah layak huni, penerimanya masyarakat yang ekonominya sangat berada atau mapan,” pungkasnya.(*)