Opini

LGBT, Antara HAM dan Demokrasi

TULISAN ini muncul ketika baru-baru ini, perhatian publik tersita pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak

LGBT, Antara HAM dan Demokrasi
SERAMBI/MUHAMMAD NASIR
Seratusan perwakilan ormas Islam dan masyarakat umum menghadiri deklarasi Gerakan anti LGBT Aceh (GALA) di Gedung Evakuasi Bencana, Gampong Lambung, Ulee Lheue, Banda Aceh, Sabtu (23/12/2017) 

Oleh Asmaul Husna

TULISAN ini muncul ketika baru-baru ini, perhatian publik tersita pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi dari Aliansi Cinta Keluarga (AILA) terkait Pasal 284 (perzinaan), Pasal 285 (perkosaan), dan Pasal 292 (pencabulan terhadap anak) KUHP. Putusan itu pun kemudian menuai kontroversi karena banyak yang mengambil kesimpulan bahwa MK telah melegalkan zina dan LGBT. Kesimpulan itu kemudian dibantah oleh mantan Ketua MK, Mahfud MD, bahwa para hakim menolak permohonan tersebut bukanlah untuk melegalisasi zina dan LGBT, tapi MK tidak berwewenang untuk membentuk jenis tindak pidana baru.

Meski demikian, titik fokus tulisan ini bukanlah pada kontroversi terkait keputusan MK tersebut, tapi lebih kepada bagaimana suara-suara yang muncul dalam memandang persoalan LGBT itu sendiri. Di Indonesia, walau fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) kian marak terjadi, tapi isunya masih timbul tenggelam. Namun setiap kali isu tersebut menyeruak ke permukaan publik, saat itu pula beragam suara pertentangan muncul. Masyarakat, aktivis, pejuang HAM, tokoh agama, dan pakar hukum angkat bicara. Pertentangan pun tidak dapat dielakkan.

Bukan HAM
Di tengah banyaknya pihak yang menentang LGBT, sayup-sayup ada yang menyuarakan bahwa LGBT adalah persoalan hak asasi manusia (HAM). Negara tidak perlu ikut campur hingga persoalan ke kamar tidur. Mereka bukan koruptor atau pembunuh yang merugikan orang lain, sehingga keberadaannya harus diperangi. Karena di era demokrasi dan keadilan HAM, memberi kebebasan dan ruang untuk mereka berkreasi adalah sebuah keniscayaan. Teori demokrasi seolah adalah kebenaran mutlak yang wajib ditaati oleh semua pemeluknya. Suara tersebut pun terus dilantangkan.

Namun sayang, banyak dari kita yang lupa bahwa demokrasi tidak mengenal kitab suci. Tidak semua teori tersebut bisa diaplikasikan di segala lini. Baginya, suara terbanyak adalah kebenaran mutlak. Sedangkan hukum agama kerap dilihat sebagai bagian terpisah dari demokrasi itu sendiri. Begitu juga dalam fenomena LGBT. Melarang pergerakannya dianggap tidak demokratis dan melanggar HAM. Pihak yang menentang terkadang lerlihat lebih salah dibandingkan yang melakukan penyimpangan itu sendiri.

Dalam dunia per-LGBT-an, maka tameng pamungkas yang sering dilontarkan adalah: “Bagaimana jika keadaan ini terjadi pada Anda? Maukah Anda didiskriminasikan, dihina, dan dianggap mengganggu ketertiban? Ini bukan keinginan kami, tapi takdir Tuhan.” Kalimat inilah yang selama ini menjadi pembelaan kaum LGBT: takdir Tuhan. Maka jika Tuhan sudah mentakdirkan, lalu apa daya kami melawan. Jika kalimat pembelaan tersebut yang dilontarkan, maka ketika ada yang melakukan korupsi, pesta narkoba, bahkan pembunuhan, maka itu juga sulit disalahkan dengan alibi; ini takdir Tuhan.

Ketika melarang pergerakan kaum LGBT disebut sebagai pelanggaran HAM, maka itu sama saja seolah mengatakan bahwa Islam adalah agama yang melanggar HAM. Karena dalam Islam jelas mengharamkan perilaku menyimpang tersebut. Padahal sejatinya, tidak ada satu pun hukum Islam yang melanggar HAM. Bahkan, sebaliknya, jauh hari sebelum HAM digembor-gemborkan sebagai sebuah gerakan untuk melindungi hak manusia, Islam sudah terlebih dulu mempraktikkannya. Pada masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad saw, perempuan dianggap begitu hina. Keberadaannya tidak diperhitungkan. Sampai-sampai setiap bayi perempuan yang lahir dikuburkan hidup-hidup, karena kehadirannya dianggap aib bagi keluarga. Hingga kelahiran Rasulullah saw mengubah semuanya. Perempuan diangkatnya ke derajat yang lebih mulia.

Jika jauh sebelum itu HAM sudah dipraktikkan dalam Islam, lalu mengapa perjuangan HAM hari ini seolah adalah temuan besar dan perjuangan berdarah dari negara Barat? Terbukti hari ini, Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang disebut-sebut telah melahirkan teori-teori penuh bunga tentang perjuangan HAM malah menjadi pelanggar terbesar HAM itu sendiri. Klaim Presiden AS, Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah pelanggaran HAM nyata atas Palestina. Dunia pun dibuat gaduh olehnya. Teori penuh bunga yang dibuatnya tentang HAM menjadi gugur seketika. Jika begitu kenyataannya, lalu mengapa kita harus berkiblat HAM padanya? Termasuk pada persoalan LBTG.

Jika sesama muslim saja kita belum sepenuhnya sepakat bahwa LGBT itu sebuah perilaku yang menyimpang dengan agama dan memandang itu sebagai persoalan HAM, lalu syariat Islam yang bagaimana yang hendak kita bangun? Apakah hukum Islam terhadap larangan LGBT itu terkesan bias sehingga harus dipahami berbeda bahkan oleh sesama muslim itu sendiri? Namun mirisnya, di zaman now seperti ini, tidak mendukung LGBT dianggap melanggar HAM, tidak paham teori kelas dunia, ketinggalan zaman, bahkan dianggap rasis. Menolak perilaku LGBT dianggap melakukan tindakan kriminalisasi, melanggar pancasila dan konstitusi, juga tidak paham toleransi.

Perlu penyembuhan
Banyak yang memahami bahwa menjadi LGBT bukanlah pilihan mereka sendiri, tapi sesuatu yang terjadi secara alami. Padahal secara medis menyebutkan bahwa LGBT bukanlah kodrat dan bersifat genetik sejak lahir, tapi ia adalah penyakit yang menjangkiti karena keadaan psikologis dan pengaruh lingkungan. Para psikolog juga sudah menegaskan bahwa LGBT merupakan bagian dari masalah kejiwaan dan tergolong gangguan identitas gender (GIG) atau disebut juga dengan perilaku seksual menyimpang (Davison, 2010).

Selain faktor biologis, perilaku seksual menyimpang tersebut juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial. Maraknya komunitas LGBT belakangan ini karena penyakit tersebut bisa ditularkan. Dari hasil survei dalam sebuah penelitian ilmiah menyebutkan bahwa mereka yang sudah mengalami kelainan tersebut kemudian juga menularkan kepada orang lain di sekitarnya dengan mengajak bergabung di komunitas yang mereka bentuk. Di komunitas itulah, lelaki atau perempuan yang sebelumnya masih normal kemudian menjadi berubah sifatnya karena pengaruh doktrin di komunitas tersebut (Tambunan, 2017).

Kelompok tersebut terus berusaha mencari “mangsa” baru untuk menambah pendukung agar keberadaannya diterima oleh masyarakat, bahkan diakui secara hukum. Maka ketika putusan MK yang menolak permohanan AILA terkait pasal perzinaan dan perkosaan itu, masyarakat kita sempat terguncang. Ada kekhawatiran besar jika LGBT itu dilegalkan di Indonesia. Kekhawatiran ini tentu beralasan melihat hingga 2015, 17 negara sudah mengesahkan LGBT sebagai UU. Di antaranya adalah AS yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian. Pembenaran ini pula sehingga muncul fenomena pasangan Mom and mom dan Dad and dad, yang kemudian mengadopsi anak dan dianggap sebagai keturunannya tersebut.

Terlepas dari itu semua, LGBT bukanlah persoalan HAM yang memandang bahwa mencintai sesama jenis adalah hak masing-masing individu. Cinta bukanlah alat pembenaran yang kemudian menggugurkan peraturan agama. Pernikahan sesama jenis adalah contoh dari kacaunya pembenaran cinta. LGBT bisa disembuhkan dengan membantu mengubah psikologi penderita sesuai dengan tubuhnya, bukan mengubah tubuh sesuai dengan psikologinya. Sam Brodie yang pernah melakukan transgender adalah contoh nyata bahwa penyakit ini bisa disembuhkan. Sesat pikir tentang LGBT harus segera diluruskan, sebelum fenomena ini terlampau merajam. Nah!

* Asmaul Husna, peminat isu sosial dan politik, dan pegiat di Forum Aceh Menulis (FAMe) Chapter Lhokseumawe. Email: hasmaul64@yahoo.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help