Presiden Perlu Terbitkan Keppres Penguatan KKR

Pengamat Politik Hukum Aceh yang juga Deputi Politik Hukum Institute Democracy and Justice (IDJ)

Presiden Perlu Terbitkan Keppres Penguatan KKR
SERAMBINEWS.COM/IDRIS ISMAIL
Direktur PASKA Aceh, Faridah Haryani (kiri) menyerahkan data pelanggaran HAM masa konflik di Pidie dan Pidie Jaya kepada Komisioner KKR Aceh, Ainal Mardhiah (kanan), Kamis (7/12/2017) di Kantor PASKA Aceh Tijue, Pidie. 

BANDA ACEH - Pengamat Politik Hukum Aceh yang juga Deputi Politik Hukum Institute Democracy and Justice (IDJ), Erlanda Juliansyah Putra, mengatakan, pemerintah perlu mengambil langkah untuk menguatkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo perlu membentuk Keprres khusus terkait itu.

Demikian antara lain disampaikan Erlanda pada acara FGD yang diadakan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban TIndak Kekerasan (Kontras), Rabu (27/12), di Hotel Ashley Jakarta. FGD tersebut bertujuan untuk merumuskan konsep penguatan KKR Aceh di tingkat nasional.

Menurut Erlanda, persoalan pasal 229 Undang-Undang Pemerintah Aceh yang menjadi dasar dari berdirinya lembaga KKR Aceh yang selama ini selalu diperdebatkan haruslah dicari penyelesaiannya secara extra ordinary (luar biasa). “Kalau tidak, akan terus terus-terusan KKR Aceh ini menjadi macan ompong yang tidak memiliki power untuk mengungkapkan kebenaran atas konflik masa lalu di Aceh,” ujarnya.

Erlanda menambahkan, Aceh sudah 12 tahun berdamai dan sekarang sudah saatnya perangkat perdamaian seperti KKR harus segera disempurnakan, termasuk di dalamnya dukungan Pemerintah Pusat dalam mendukung KKR Aceh. Diharapkan, posisi KKR bisa menggantikan posisi KKR Nasional yang belum terbentuk, ekses dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU KKR Nasional.

“Perangkat kelembagaan KKR Aceh sudah ada, komisioner dan dasar hukumnya sudah ada, hanya dalam hal bekerjanya yang perlu disinkronisasikan agar berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Nah, untuk itu menurut saya perlu ada terobosan hukum baru yang dapat menggantikan posisi UU KKR Nasional yang belum terbentuk, melalui Keppres,” ujar Erlanda.

Keppres itu nantinya bisa bersifat ad-hoc sebelum KKR Nasional terbentuk melalui undang-undang. Komnas HAM dan Komnas Perempuan, kata Erlanda, juga dibentuk melalui Keppres. “Saya pikir kenapa tidak, kita mendorong Presiden Jokowi untuk bisa membentuk Keppres khusus yang dapat menjadi dasar hukum pengganti dari UU KKR Nasional yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi,” sebutnya.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help