Opini

Balada Pengesahan APBA

SELAMA lebih dari satu bulan terakhir, publik Aceh disuguhi riuh-rendah isu seputar pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Balada Pengesahan APBA
WAKIL Ketua II DPRA, Irwan Djohan mengetok palu tanda pengesahan RAPBA 2017 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRA 

Oleh Syakya Meirizal

SELAMA lebih dari satu bulan terakhir, publik Aceh disuguhi riuh-rendah isu seputar pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018, yang kembali molor alias tak tepat waktu. Fenomena ini merupakan pengulangan atas dinamika pengesahan APBA tahun-tahun sebelumnya.

Dalam 10 tahun terakhir, misalnya, tercatat hanya satu kali APBA dapat disahkan sebelum tahun anggaran berjalan. Itu terjadi saat pengesahan APBA 2014, pada masa pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf (Zikir). Di mana RAPBA dapat disetujui menjadi APBA pada 20 Desember 2013.

Di luar itu baik sebelum atau sesudahnya selalu saja pengesahan APBA melewati limit waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). APBA 2015 misalnya baru disahkan pada 31 Januari 2015. Demikian juga dengan APBA 2016 yang baru disahkan pada 30 Januari 2016. Begitu pun dengan APBA 2017 yang pengesahannya juga dilakukan pada 30 Januari 2017.

Jauh sebelumnya, tepatnya pada masa pemerintahan Irwandi-Nazar, bahkan APBA baru disahkan mendekati pertengahan tahun anggaran berjalan. APBA 2007, misalnya, baru disahkan pada 18 Mei 2007. APBA 2008 pada 20 Juni 2008. APBA 2009 pada 29 Januari 2009. APBA 2010 pada 19 Maret 2010. Sementara APBA 2011 disahkan pada 15 April 2011.

Padahal tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jauh-jauh hari sudah mengingatkan agar seluruh daerah dapat mengesahkan APBD 2018 selambat-lambatnya pada 30 November 2017. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 312 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD Wajib menyetujui bersama Rancangan Perda (Qanun) tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Hal ini diperkuat lagi dengan Surat Edaran (SE) Mendagri tanggal 7 November 2018 No.188.34/7941/SJ yang ditujukan kepada para Gubernur dan SE Mendagri No.188.34/8012/SJ kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia tentang Percepatan Kesepakatan Bersama Rancangan KUA-PPAS dan Persetujuan Bersama Rancangan Perda (Qanun) APBD 2018. Namun melihat perkembangan mutakhir, pihak Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan DPRA seakan tak ambil peduli dengan tuntutan UU dan SE Mendagri tersebut.

Ikut mengingatkan
Tak hanya pemerintah pusat. Berbagai elemen di Aceh juga ikut mengingatkan. Media massa, pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat LSM, kelompok Mahasiswa, akademisi dan berbagai elemen civil society lainnya tak ketinggalan menyuarakan harapan yang sama. Bahwa APBA 2018 berpotensi terlambat disahkan kalau tidak ada upaya akselerasi pembahasan tahapan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan RAPBA.

Harian Serambi Indonesia, misalnya, dalam tajuk Salam Serambi edisi 6 Desember 2017 sudah memberi warning akan potensi keterlambatan tersebut. Kala itu, Serambi menurunkan tema RAPBA 2018 Mulai Tersandung Masalah. Bahkan, dalam terbitan edisi 29 Desember 2017, Serambi kembali merilis tajuk dengan tema yang lebih satir, Sengketa APBA, Menjadi Drama Rutin Akhir Tahun.

Disinyalir, sulitnya tercapai kesepakatan antara TAPA dan DPRA disebabkan oleh berbagai faktor kepentingan. Bahkan dalam delapan tahun terakhir. Isu terkait program usulan rakyat pada saat reses DPRA atau lebih populer dengan sebutan “Dana Aspirasi”, telah menjadi batu sandungan utama dalam proses tercapainya kesepakatan antara TAPA dan DPRA.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help