Home »

Opini

Opini

Mengawamkan Umat

TULISAN Teuku Zulkhairi (TZ) berjudul “Kitab Mu’tabar Membangun Peradaban” (Serambi, 5/1/2018), mengungkapkan alasan

Mengawamkan Umat
Kitab Masailul Muhtady versi android 

(Tanggapan Tulisan Teuku Zulkhairi)

Oleh Adnan

TULISAN Teuku Zulkhairi (TZ) berjudul “Kitab Mu’tabar Membangun Peradaban” (Serambi, 5/1/2018), mengungkapkan alasan filosofis pengharaman beberapa kitab ghairu mu’tabar oleh Majelis Permusyawatan Ulama (MPU) Aceh. Secara umum dapat disimpulkan bahwa alasan perihal pengharaman tersebut untuk menjaga stabilitas Aceh. Sebab, menurutnya fatwa tersebut keluar dikarenakan adanya masalah dan potensi munculnya masalah di kalangan masyarakat awam. Sehingga diperlukan fatwa dari MPU untuk mengharamkan beberapa kitab yang dianggap ghairu mu’tabar.

Penulis tergelitik mengomentari dua poin besar yang termaktub dalam tulisan TZ tersebut, yakni: Pertama, “kitab-kitab ghairu mu’tabar tersebut (hanya) diharamkan untuk diajarkan di masyarakat awam (paragraf 4)”, menurut TZ konklusi itu sesuai dengan penuturan Tgk H Faisal Ali (Lem Faisal/Wakil MPU Aceh) kepadanya. Hemat penulis, pernyataan itu memuat beberapa informasi penting bagi masyarakat, yakni (a) sebenarnya kitab yang dianggap ghairu mu’tabar oleh MPU Aceh adalah mu’tabar, (b) kitab yang dianggap ghairu mu’tabar oleh MPU Aceh hanya tidak boleh diajarkan kepada masyarakat awam.

Dari itu dapat disimpulkan bahwa, kitab yang dianggap ghairu mu’tabar oleh MPU Aceh sebenarnya adalah mu’tabar dan hanya dapat dibicarakan di kalangan pakar/ahli (ulama), bukan di kalangan awam. Akan tetapi, sampai kapan kita mau mengawamkan masyarakat Aceh? Sebab klaim awam dapat “menendang bola ke gawang sendiri”. Artinya, kita selalu mengawam-awamkan masyarakat. Padahal, secara umum di Aceh ada puluhan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, ratusan dayah dan balai pengajian beserta ribuan alumninya, puluhan profesor dan ratusan doktor di bidang agama. Lantas, apakah kita terus mempertahankan masyarakat menjadi awam di tengah-tengah ratusan lembaga pendidikan dan ribuan sumber daya manusia (SDM)?

Mencerdaskan umat
Karena itu, alangkah lebih bijak jika MPU Aceh melakukan konsolidasi dengan para ulama dan agamawan di Aceh untuk mencerdaskan masyarakat Aceh dalam memahami kitab-kitab tersebut, dari pada mengharamkannya secara sepihak, yang malah membuat distabilitas (keributan dan kebingungan) dalam masyarakat Aceh. Untuk itu, MPU Aceh hendaknya menjadi tempat diskusi, bertukar pendapat, mengayomi, dan mencerdaskan masyarakat Aceh. Bukan malah menempatkan masyarakat Aceh sebagai objek awam.

Secara umum, semua kita sepakat keberadaan MPU Aceh untuk menghadang dan membasmi berbagai aliran sesat dan menyesatkan di Aceh, semisal Millata Abraham, Laduni, dan aliran-aliran sesat lainnya. Pun, kita sepakat untuk menyeleksi berbagai buku yang masuk ke Aceh yang dianggap sesat dan menyesatkan. Akan tetapi, diperlukan indikator-indikator yang jelas dan ilmiah dalam menyeleksi kitab-kitab dan buku-buku yang masuk ke Aceh. Jangan sampai hanya mengharamkan kitab-kitab atau buku-buku yang dianggap bertentangan dengan orang atau kelompok tertentu saja.

Kedua, “hukum Kerajaan Aceh Darussalam adalah Alquran, Hadits, Ijma’, dan Qiyas. Secara fikih berpedoman kepada empat mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali (paragraf 7)”. Menurut TZ, dasar hukum Kerajaan Aceh Darussalam tersebut termaktub dalam Qanun Meukuta Alam (syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk di Mulek) yang diterjemahkan oleh Mohd Kalam Daud dan TA Sakti. Pernyataan tersebut mengungkapkan tentang dasar hukum dan pedoman mazhab fikih di bawah Kerajaan Aceh Darussalam tempo doeloe. Dengan harapan dapat menjadi cerminan bagi Aceh kini dalam beragama.

Sebab itu, hemat penulis pernyataan di atas memiliki beberapa informasi penting bagi masyarakat, di antaranya: Pertama, Kerajaan Aceh Darussalam turut berperan aktif dalam membentengi aliran sesat dan menyesatkan, dan menjaga kemurniaan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan; Kedua, Kerajaan Aceh Darussalam mengayomi, menjaga, dan menjamin keragamaan ibadah dan pemahaman di kalangan masyarakat Aceh saat itu. Hal tersebut terlihat dari pedoman fikih Kerajaan Aceh Darussalam menerima pemahaman dan pendapat lintas mazhab muktabar, yakni Maliki, Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali.

Dengan demikian, kita mengharapkan semua elemen masyarakat dan pemerintahan, termasuk MPU Aceh, untuk menyiapkan berbagai instrumen dalam membasmi dan membentengi aliran sesat dan menyesatkan, serta menjaga kemurnian aliran Ahlussunnah wal Jamaah di Aceh sebagai aliran seluruh umat dan kelompok Islam di Aceh. Pun, kita berharap dapat mengayomi, menjaga, dan menjamin keragamaan ibadah dan pemahaman di Aceh selama berpedoman kepada mazhab muktabar. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Sultan Iskandar Muda.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help