Belum 24 Jam Diluncurkan, Petisi Tolak UU MD3 Dapat 40.000-an Dukungan

Belum 24 jam diluncurkan, petisi yang digagas oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi UU MD3 itu

Belum 24 Jam Diluncurkan, Petisi Tolak UU MD3 Dapat 40.000-an Dukungan
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).(KOMPAS/PRIYOMBODO) 

SERAMBINEWS.COM - Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( UU MD3) yang baru disahkan oleh DPR dan pemerintah dikecam puluhan ribu orang melalui petisi di laman Change.org.

Belum 24 jam diluncurkan, petisi yang digagas oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi UU MD3 itu telah mendapat puluhan ribu tanda tangan warganet.

Pantauan Kompas.com, Rabu (14/2/2018) pukul 18.10 WIB, atau delapan jam setelah diluncurkan, petisi tersebut sudah ditandatangani 40.292 warganet.

Koalisi organisasi masyarakat sipil yang membuat petisi ini antara lain Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Yappika, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan FITRA.

Baca: Terkait Tuntutan Guru Baca Tulis Quran, Ini Tanggapan Kadisdik dan DPRK Aceh Timur

Dalam petisi tersebut, koalisi ini menyoroti tiga pasal yang ada dalam UU MD3.

Pertama, adalah Pasal 122 huruf k, di mana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pembuat petisi menilai pasal ini adalah upaya untuk membungkam masyarakat yang ingin mengkritik DPR. DPR seakan menjadi lembaga yang otoriter.

Sebanyak 250 juta masyarakat terancam dengan peraturan ini, apalagi jelang pilkada dan pilpres.

"Mau bentuknya seperti meme Setnov (mantan Ketua DPR Setya Novanto) dulu, ataupun tweet, bahkan dikutip di media sekalipun bisa kena," tulis pembuat petisi.

Halaman
12
Editor: Fatimah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved