RAPBA 2018 tak Kunjung Disahkan, Kamapba: Eksekutif dan Legislatif Seperti Kucing dan Tikus

Untuk mengakhiri konflik anggaran itu, Kamapba mendesak Gubernur Aceh untuk segera mem-Pergub-kan RAPBA 2018.

RAPBA 2018 tak Kunjung Disahkan, Kamapba: Eksekutif dan Legislatif Seperti Kucing dan Tikus
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Sejumlah mahasiswa Unsyiah mendesak DPRA dan eksekutif untuk segera mensahkan RAPBA 2018 dengan total Rp 14,7 triliun yang saat ini nasibnya masih terkantung-kantung saat demo di depan Gedung DPRA, Selasa (20/2/2018) 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Berlarutnya persoalan pengesahan RAPBA 2018 membuat sejumlah pihak merasa gerah. Hingga bulan kedua tahun 2018, anggaran Aceh masih belum disahkan.

Sebanyak 18 lembaga yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli APBA (Kamapba) menilai keterlambatan pengesahan RAPBA disebabkan oleh besarnya ego dari eksekutif dan legislatif.

Untuk mengakhiri konflik anggaran itu, Kamapba mendesak Gubernur Aceh untuk segera mem-Pergub-kan RAPBA 2018.

Desakan itu disampaikan dalam konferensi pers di 3 in 1 Cafee, kawasan Lampineueng, Banda Aceh, Kamis (1/3/2018) sore.

Baca: Gubernur Irwandi Yusuf Ingin Pergub RAPBA 2018, Ini Penegasan Ketua DPRA Muharuddin

“Kita menginginkan APBA segera di-Pergub-kan, mengingat pembahasannya sudah berlarut-larut. Eksekutif dan legislatif seperti kucing dan tikus, selalu bertengkar,” kata Koordinator Kamapba, Hadiansyah.

Hadiansyah menjelaskan masyarakat sudah bosan dengan permainan para elite. Tarik ulur pengesahan RAPBA 2018 telah membuat ketidakpastian hukum mengenai pendapatan dan penggunaan anggaran Aceh.

Yang paling dirugikan dari keterlabatan ini, katanya, adalah masyarakat, mengingat pembangunan tidak bisa berjalan lancar dan tersumbatnya sumber-sumber ekonomi karena roda ekonomi rakyat banyak bergantung pada APBA.

"Kalau memang dalam waktu dekat ini APBA bisa diqanunkan akan lebih bagus. Karena tujuan utama kita bukan masalah harus dipergubkan atau diqanunkan, tapi keingingan kita mana yang paling cepat. Dan jalan pintas yang cepat adalah di-Pergub-kan,” ujar.

Adapaun ke 18 lembaga yang menyampaikan sikap adalah, Dema UIN Ar-Raniry, Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UI, Pema USM, BEM STIK Chik Pante Kulu, BEM Hukum Unaya, Himpunan Pelajar Mahasiswa Aceh Singkil, Himpunan Pelajar Perantauan Syekh Hamzah Fansuri (Paguyuban Subulussalam), dan Pusat Analisa Kajian dan Advokasi Rakyat Aceh.

Selain itu, LSM Geumaseh, LSM Aceh Vision, Koalisi Pemuda Mahasiswa Aceh, Koalisi Peduli Aceh, Himpunan Mahasiswa Peduli Aceh, Ikatan Pelajar Mahasiswa Kluet Selatan, DPC Pospera Sabang, Presiden Front Gerakan Marwah Atjeh, Ikatan Pelajar Mahasiswa Sungaimas, serta Ikatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Labuhan Haji Barat. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved