Opini

Hukum Bencana dan Bencana Hukum (Bagian 2 dari 2 Tulisan)

MERUJUK pada UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, intervensi tangan manusia sudah tidak bisa

Hukum Bencana dan Bencana Hukum (Bagian 2 dari 2 Tulisan)
TRIBUNNEWS.COM

Oleh Sulaiman Tripa

MERUJUK pada UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, intervensi tangan manusia sudah tidak bisa diabaikan. Dengan kalkulasi sebab-akibat, sejauhmana kesalahan kebijakan dan perilaku manusia sudah bisa ditelusuri.

Seperti terjadi pada awal 2018 ini, banjir kembali terjadi di banyak tempat. Hujan sebagai agenda tahunan yang sering dipersalahkan. Dengan demikian, Allah Swt sebagai pemberi hujan dalam konteks rahmat, juga turut menjadi sasaran. Ketika terjadi banjir, dengan mudah diberi alasan bahwa memang sedang musim hujan. Tidak ada upaya menelusuri betapa banyak hutan digundulkan demi keserakahan manusia.

Saat tata ruang dibahas, ramai-ramai pejabat meminta hutan diperkecil. Padahal hutan menjadi penyangga penting kondisi lingkungan yang nyaman bagi manusia. Dalam konteks mental keserakahan inilah, seharusnya hukum bisa menjangkarnya. Namun kenyataannya tidak. Waktu kasus pembakaran lahan dan pembukaan lahan besar-besaran, justru hakim yang menyidangkan kasus yang masuk angin. Kita bisa membuka kasus pembakaran hutan dan lahan di Riau dan Palembang pada 2015-2016 lalu.

Dengan kenyataan demikian, hukum sering keok di tengah jalan. Ironisnya, keok hukum demikian tidak disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak tahu hukum. Pada kondisi demikian, hukum justru dipermainkan oleh orang-orang yang paham hukum, yang disetir oleh mereka yang memiliki modal.

Hukum untuk manusia
Di sinilah konteksnya, ketika negara hukum ingin diteguhkan, maka hukum harus menjadi jalan keluar. Orang-orang yang berani menegakkan hukum dengan lurus dan benar, harus keluar sarang dan tidak boleh lagi memilih diam. Mereka yang memiliki track record bagus dalam menegakkan hukum harus mendapat tempat dalam proses penegakan hukum ini.

Ketika berbicara hukum yang lurus, hukum bencana seyogianya menjangkau pengaturan yang mengarah dan berorientasi kesejahteraan manusia lahir dan batin. Orientasi ini harus dikuatkan ketika berbicara kepentingan manusia yang lebih paripurna.

UU Penanggulangan Bencana membedakan antara bencana alam, dengan bencana nonalam dan bencana sosial. Bencana alam terfokus pada bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, hingga tanah longsor. Bencana nonalam terkait dengan kegagalan perilaku dan kebijakan manusia. Bencana sosial juga disebabkan oleh manusia.

Jika ditilik mendalam, apa yang dalam UU disebut sebagai bencana alam, bisa saja disebabkan oleh kebijakan manusia. Tukar-guling kawasan hutan lindung dan kawasan lain berpotensi menyebabkan air bah dan banjir. Menghilangkan kawasan yang meresap air hujan, pada akhirnya akan menyebabkan longsor yang sulit ditanggulangi.

Hal ini menggambarkan bahwa kebijakan turut memberi andil bagi terjadinya bencana. Dalam hal ini, bencana tidak bisa lagi semata-mata dilihat sebagai pemberian Allah Swt. Dengan mengacu pada firman Allah Swt (QS. asy-Syura: 30 dan QS. ar-Rum: 41), bencana terjadi akibat kelalaian dan perilaku manusia. Walau ada juga peringatan Allah dalam Alquran (Surat al-Ankabut: 40), bencana sebagai peringatan bagi manusia.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved