Hari Ini, Kemendagri Putuskan Nasib RAPBA

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memutuskan untuk menerima atau justru menolak

Hari Ini, Kemendagri Putuskan Nasib RAPBA
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf membahas tentang persoalan APBA tahun anggaran 2018 di Kementerian Dalam Negeri. 

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memutuskan untuk menerima atau justru menolak usulan Peraturan Gubernur (Pergub) APBA 2018, Jumat (8/3) hari ini. Demikian disampaikan Ketua DPR Aceh, Tgk Muharuddin perihal tindak lanjut pertemuan pihaknya dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

“Kemendagri dijadwalkan melakukan rapat internal Jumat esok, setelah mendengar madukan dari kita,” kata Tgk Muharuddin yang tiba di Jakarta, Selasa (6/3).

Sebelumnya secara berturut-turut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri telah memanggil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Pimpinan DPR Aceh ke Kemendagri.

Gubernur Irwandi bertemi Dirjen pada Senin (5/3), selanjutnya pada Rabu (7/3) diikuti pertemuan dengan pimpinan DPR Aceh.

Gubernur Irwandi tetap pada sikapnya bahwa APBA harus dijalankan dengan pergub karena sampai batas waktu yang ditentukan belum juga diperoleh kesepakatan antara Gubernur dan DPRA. “Peraturan perundang-undangan mengatur begitu. Apabila tidak dicapai kesempatan Gubernur dan DPRA, maka APBA dijalankan dengan pergub,” kata Irwandi Yusuf.

Sebaliknya pimpinan DPRA tetap menginginkan APBA dalam bentuk qanun dan menyampaikan bahwa usulan pergub oleh Gubernur Aceh prematur karena belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPR Aceh sendiri baru akan menetukan sikap terhadap APBA 2018 apabila sudah keluar putus Kemendagri. “Termasuk kemungkinan langkah pidana atau ke Mahkamah Agung, nanti kita putuskan setelah adanya keputusan Kemendagri,” demikian Tgk Muharuddin.

Sementara itu, Senator Aceh Ghazali Abbas Adan mendukung langkah Gubernur Irwandi Yusuf menjalankan APBA 2018 dengan peraturan gubernur atau pergub. Ghazali minta Mendagri secepatnya mengesahkan usulan pergub tersebut.

“Semakin lama tidak ada APBA maka semakin lama pula pembangunan di Aceh tersendat. Akan halnya terjadi balas pantun dan dakwa-dakwi yang menyebabkan sampai tiga bulan penetapan APBA terlambat, semua pihak sudah mafhum belaka,” kata Ghazali Abbas, Anggota Komite IV DPD RI, di Jakarta, Kamis (8/3).

“Khusus Mendagri, saya minta secepatnya merespons dan mengesahkan usulan pergub yang sudah diajukan Gubernur Aceh,” tukas Ghazali Abbas.

Dengan demikian, menurut senator Aceh ini, secepatnya pula Pemerintah Aceh melaksanakan program pembangunan di Aceh sesuai dengan e-planning dan e-budgetting yang yang telah dirumuskan dalam APBA itu. Terhadap rencana anggota DPRA menggugat Pergub APBA, menurut Ghazali Abbas, itu hak konstitusionalnya.

Namun yang menjadi aneh dan dipertanyakan Ghazali Abbas Adan adalah anggota DPRA yang berperan sebagai wakil rakyat tidak merasa terbeban terhadap tersendatnya APBA. Kepada Gubernur Aceh, Ghazali Abbas Adan minta untuk mengabaikan teriakan, bahkan ancaman dari siapa pun datangnya. (fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help