Pemerintah Aceh Pelajari Rencana BPKH

MENANGGAPI rencana BPKH mengelola tanah wakaf Aceh di Mekah yang kini memicu reaksi, Pemerintah Aceh sedang mempelajari rencana tersebut. “Akan dipelajari terlebih dulu mengenai rencana BPKH yang ingin berinvestasi atau bekerja sama dalam pengelolaan tanah wakaf Aceh di Mekah,” kata Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin kepada Serambi, tadi malam.

Menurut Mulyadi, terkait pengelolaan tanah dan aset wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi, itu sudah ada akadnya dan tercatat di Kerajaan Arab Saudi, bahwa pengelolaannya adalah untuk kemaslahatan jamaah haji asal Aceh. Atas dasar akad itulah setiap tahun jamaah haji asal Aceh mendapat biaya dari pengelola wakaf tersebut.

“Sejauh ini pengelolaan sudah berjalan baik, kita harapkan ke depan lebih baik lagi, yang penting tidak melenceng dari akad pemberi wakaf itu sendiri, yaitu untuk kemaslahatan jamaah asal Aceh,” jelas Mulyadi Nurdin.

Kalau pun nanti ada kerja sama investasi antara Pemerintah Indonesia dengan pengelola majmuah wakaf Al-Asyi di Arab Saudi, harus melibatkan Pemerintah Aceh dalam prosesnya, supaya bisa dijelaskan kepada masyarakat Aceh bagaimana perkembangannya nanti. “Yang jelas semua hasil keuntungan dari pengelolaan aset wakaf Al-Asyi harus diberikan kepada rakyat Aceh, itu sesuai dengan akad dari pemberi wakaf (wakif) tanah tersebut,” katanya.

“Kita yakin pihak pengelola majmuah wakaf Asyi tidak sembarangan menerima tawaran dari Pemerintah Indonesia jika tidak sesuai dengan akad dari pemberi wakaf tanah tersebut,” pungkas Mulyadi Nurdin. (dan)