DPRA Tolak Hadir ke Kemendagri

DPRA tetap kokoh dengan pendirian mereka, yaitu menolak rencana eksekutif menetapkan Anggaran Pendapatan

DPRA Tolak Hadir ke Kemendagri
Ketua DPRA, Tgk Muharuddin bersama anggota DPRA lainnya melakukan pertemuan terbatas dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin di gedubg H lantai VIII Kemendagri di Jakarta, Rabu (7/3). 

* Rapat Lanjutan APBA

BANDA ACEH - DPRA tetap kokoh dengan pendirian mereka, yaitu menolak rencana eksekutif menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Bahkan, hari ini, DPRA menolak memenuhi undangan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk membicarakan lebih lanjut rencana Pergub APBA menjelang disahkan.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (12/3) di gedung DPRA membenarkan pihaknya ada terima undangan untuk hadir ke Kemendagri, Selasa (13/3). “Tapi kita tidak akan hadir,” kata Muharuddin di akhir keterangan persnya sambil memperlihatkan bukti surat undangan dalam bentuk radiogram yang diterimanya, Senin (12/3).

Dalam surat itu, Kemendagri mengundang Gubernur Aceh, Sekda Aceh, dan Ketua DPRA untuk hadir ke ruang rapat gedung H lantai VIII Kemendagri pukul 14.00, Selasa (13/3).

Undangan itu menjelaskan, sehubungan telah disampaikannya rancangan pergub APBA 2018 melalui surat Gubernur Aceh Nomor 903/8188 pada 5 Maret 2018, maka sebelum disahkan oleh Mendagri akan diadakan rapat pembahasan terkait rencana rancangan pergub tersebut.

Politisi Partai Aceh (PA) itu kemudian menjelaskan, mereka tak mau hadir ke Kemendagri karena rapat tersebut untuk membicarakan opsi pergub APBA yang rancangannya telah diserahkan Pemerintah Aceh beberapa waktu lalu. “Kalau opsinya untuk mengesahkan pergub kita tidak hadir, kalau diundang DPRA berarti opsinya qanun. Jika undangan itu untuk mediasi percepatan pembahasan (APBA) kita akan hadir, tapi kalau untuk pergub tidak,” kata Muharuddin.

DPRA, lanjut Muhar, tidak ingin ikut campur terhadap pilihan pergub APBA yang akan ditempuh Pemerintah Aceh dan Kemendagri, oleh karena itu mereka memilih untuk tidak hadir. Semua ketua fraksi dan ketua komisi di DPRA, menurut Muhar telah sepakat tidak hadir dalam rapat tersebut.

“Jangan sampai diterjemahkan oleh masyarakat kita DPRA juga setuju dengan pergub tersebut, makanya kita tidak hadir dan kita tidak bertanggung jawab terhadap pergub itu,” kata Muhar menegaskan.

Lantas, bagaimana jika dalam rapat itu Kemendagri dan Pemerintah Aceh mengambil sikap untuk langsung mempergubkan APBA 2018 yang nilainya mencapai Rp 14,7 triliun tersebut, Tgk Muharuddin mengatakan itu terserah pada Kemendagri dan Pemerintah Aceh. “Kita serahkan kepada Mendagri sepenuhnya, yang jelas kita masih menganggap rancangan itu prematur untuk dipergubkan. Terhadap keputusan Mendagri kita tidak tidak bertanggung jawab,” jelas Muharuddin.

Dalam keterangan pers-nya, kemarin, Ketua DPRA juga menyebutkan, sikap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dalam polemik APBA 2018 sangat arogan, dan rencana untuk mempergubkan APBA, katanya, sudah direncanakan sejak awal oleh Gubernur Aceh. Setidaknya hal itu tergambar dari cara yang ditempuh gubernur yaitu langsung membawa persoalan APBA untuk dipergubkan ke Kemendagri.

“Dengan pimpinan DPRA sendiri gubernur tidak ingin bangun komunikasi, termasuk saat pembahasan antara TAPA dengan Banggar. Jadi ketika arogan dikedepankan akan menerima akibatnya seperti apa, masyarakat bisa menilai sendiri, kesalahannya apakah di DPRA atau di gubernurnya,” pungkas Muharuddin. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help