Opini

Kotak Hitam APBA

GADUH Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), masih belum usai

Kotak Hitam APBA
Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli APBA (Kamapba) menggelar konferensi pers di 3 in 1 Cafee, kawasan Lampineueng, Banda Aceh . Dalam konferensi itu mereka mendesak Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf segera mem-Pergub-kan RAPBA 2018 agar anggaran tersebut bisa langsung dirasakan masyarakat Aceh. SERAMBI/BUDI FATRIA 

Oleh Sulaiman Tripa

GADUH Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), masih belum usai. Tiga fenomena tampak menguat. Pertama, tidak mungkin disembunyikan ada wajah ketidakakuran elite yang terwakili lewat kegaduhan ini. Sebagai produk dari kerjasama dua lembaga (eksekutif dan legislatif), kegagalan melahirkan ‘satu kata’ dari Qanun APBA, adalah cermin dari ketidakakuran itu.

Kedua, melahirkan hukum yang substansinya tentang APBA, merupakan kebutuhan banyak orang. Bagaimana bisa kebutuhan banyak orang ini, tidak bisa dibicarakan dari awal, dengan rencana yang matang, agar prosesnya tepat waktu. Justru kalau kita toleh ke belakang, bertahun-tahun proses pengesahan ABPA terlambat. Aceh sering menjadi daerah yang terkena ‘kartu kuning’ dalam hal ini.

Dan, ketiga, APBA selalu terkait dengan kesepakatan dan kesepahaman. Kesepakatan mencerminkan dominasi dan tekanan, agar kedua pihak menyeimbangkan kepentingan di dalamnya. Sedangkan kesepahaman, secara filosofis ingin berupaya menonjolkan kepentingan lebih besar dari sekadar eksekutif dan legislatif, yakni kepentingan publik.

Ketidaksepahaman ini, lebih jauh kemudian dijadikan bahan bakar para penggembira. Di media sosial, lagee jisipreuk minyeuk lam cot uroe timang. Lalu bukan hanya menertawakan, melainkan juga memberi semangat agar adu urat takue semakin terbuka.

Kotak hitam
Sejumlah kampus Fakultas Hukum yang masih menyediakan kajian hukum dan kebijakan, selalu memperkenalkan satu kata penting dari berbagai proses kebijakan, yakni black box. Sang empunya gagasan, David Easton, menyebutkan bahwa dalam ‘kotak hitam’ itu, semua hal memungkinkan terjadi.

Gagasan Easton bukan sesuatu yang baru. Bukunya A System Analysis of Political Life, sudah diterbitkan pada 1965. Domainnya tidak hanya terkait politik, melainkan juga sosiologi dan hukum. Terkait dengan hukum, keberadaan politik selalu terkait dengan penyelenggaraan fungsi masukan (input) dan fungsi keluaran (output). Namun diingatkan, bahwa kedua fungsi itu sangat ditentukan oleh aktor politik.

Lebih jauh, disebutkan bahwa fungsi input disalurkan melalui sosialisasi politik, artikulasi kepentingan, himpunan kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan fungsi output, dijalankan pembuatan peraturan, mengaplikasikan peraturan, dan memutuskan peraturan.

Ketika fungsi input dan output itu diselenggarakan, ada ruang yang disebut kotak hitam, sebagai titik temu berbagai kepentingan. Dalam kajian masing-masing ilmu, titik temu kepentingan ini bisa ditafsirkan secara beragam.

Hukum matematis
Kepentingan terbesar yang seharusnya muncul dalam pembentukan peraturan (rule-making) adalah kebahagiaan manusia. Bahkan keseyogiaan ini muncul dalam “mazhab positivisme hukum” yang menganggap satu-satunya konsep hukum adalah peraturan perundang-undangan. Pencapaian kebahagiaan manusia, melalui pembentukan hukum, idealnya adalah dengan menjadikan jiwa bangsa sebagai pegangan dari substansinya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help