Hasil Psikotest tak Diumumkan

* Dua Orang tidak Hadir

BANDA ACEH - Badan Kepegawaian Aceh bekerja sama dengan Psikodista, Minggu (1/4) melaksanakan psikotest (tes psikologi) kepada para calon pejabat eselon II atau calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (P2TP) Lingkup Pemerintah Aceh di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aceh, Lampinueng, Banda Aceh.

Tidak seperti sebelumnya, hasil psikotest ini tidak akan diumumkan ke publik. Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani, menyampaikan, hasil psikotest tersebut akan langsung diserahkan kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf.

“Hasilnya diserahkan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk memilih pejabat,” katanya kepada Serambi, Minggu (1/4).

Saifullah mengakui, psikotest ini sebenarnya bisa saja tak dilaksanakan karena itu memang hak prerogatif-nya gubernur. Tetapi lanjut dia, ada satu keinginan besar gubernur, bahwa mereka yang dilantik nanti adalah benar-benar yang terbaik.

Gubernur lanjut Jubir Pemerintah Aceh ini, sudah memprediksikan bahwa beban kerja para kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk lima tahun ke depan sangat lah berat, sehingga dibutuhkan para pejabat yang sehat secara fisik dan psikologis, serta berintegritas dan jujur.

“Kepala SKPA yang berkualitas akan sangat membantu tugas Gubernur dalam mewujudkan 10 program prioritas dan 15 program unggulan pemerintahan Irwandi-Nova 2017-2022,” tutur pria yang akrab disapa SAG ini.

Sementara terkait dengan pelaksanaan psikotest, SAG mengungkapkan bahwa dari 190 orang yang dites, ada dua calon pejabat eselon II yang tidak hadir. Mereka adalah Reza Fahlevi dan Mutiin.

Reza Fahlevi yang juga mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ini dikatakannya, lolos tiga besar dalam penjaringan calon pejabat untuk jabatan Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, SDM, dan Hubungan Kerja Sama. Namun sebelum psikotest dilaksanakan, Reza telah lebih dulu dilantik sebagai Asisten Deputi Bidang Pengembagan Destinasi Regional II di Kementerian Pariwisata di Jakarta.

“Sedangkan Mutiin yang lulus tiga besar pada jabatan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, sampai berakhirnya psikotes tidak hadir ke Gedung BPSDM,” kata SAG.

Terpisah, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menilai perlu adanya pakta integritas yang ditandatangani para calon pejabat. Tanpa pakta integritas, rekrutmen pejabat tidak akan efektif.

“Pakta integritas ini perlu dilembagakan kalau kita mau membangun tata kelola pemerintahan tanpa korupsi. Jadi kami rasa Gubernur perlu membuat pakta integritas dengan para calon yang terpilih nanti,” kata Alfian saat diwawancarai Serambi, kemarin.

Dia menambahkan, selama proses rekrutmen pejabat eselon II selama ini, isu yang muncul ke ranah publik sangat tidak sehat, apalagi sempat terkatung-katung dan beberapa kali mengalami penundaan jadwal tes. “Publik menilai ini mudah masuk angin, wajar kalau publik memiliki pikiran macam-macam karena ketidakpastian proses rekrutmen,” tuturnya.

Menurut Alfian, pakta integritas bisa disebut sebagai upaya pencegahan terhadap sistem birokrasi Pemerintah Aceh yang korup. Pencegahan ini penting untuk mencegah penyuapan atau fee terhadap proses anggaran di SKPA nanti.

“Karena dari penelitian kami, sektor pengadaan barang dan jasa menjadi sektor yang mendominasi 10 tahun terakhir Pemerintah Aceh dalam potensi korupsi,” kata Alfian.

“Selama ini status tersangka masih dipelihara dalam birokrasi kita. Sehingga tersangka kasus korupsi pun masuk dalam tiga besar. Kita berharap Gubernur Aceh memiliki komitmen yang konsisten dalam membersihkan birokrasi yang korup,” pungkas Alfian.(dan)