SerambiIndonesia/

Bupati Minta DPRA Revisi Qanun Dana Otsus

Sejumlah bupati dan wakil wali kota di Aceh melakukan pertemuan terbatas dengan Ketua DPRA, Tgk Muharuddin

Bupati Minta DPRA Revisi Qanun Dana Otsus
DOK SERAMBINEWS.COM
Ketua DPRA, Tgk Muharuddin 

BANDA ACEH - Sejumlah bupati dan wakil wali kota di Aceh melakukan pertemuan terbatas dengan Ketua DPRA, Tgk Muharuddin dan Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, serta anggota DPRA, Tgk Anwar, di Ruang Kerja Ketua DPRA, Senin (16/4).

Mereka adalah Bupati Simeulue Erly Hasyim, Bupati Aceh Barat Ramli MS, Bupati Nagan Raya Jamin Idham, Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin, dan Wakil Bupati Aceh Jaya, Tgk Yusri S.

Dalam pertemuan itu mereka meminta DPRA merivisi Qanun Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Tujuannya adalah agar pengelolaan dana otsus yang selama ini dikelola oleh provinsi bisa dialihkan ke kabupaten/kota.

Bupati Simeulue, Erly Hasyim kepada Serambi mengatakan, tujuan dari revisi tersebut agar dana transfer otsus untuk kabupaten kota lebih besar ke depan, sehingga realisasi pembangunan akan lebih cepat.

“Kita berharap porsi pembangunan diberikan pendelegasiannya ke daerah. Selain realisasi anggaran bisa lebih besar, keterlibatan pemerintah kabupaten dalam mengawasi pembangunan pun bisa dilakukan secara maksimal,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Erly, dengan dialihnya pengelolaan dana otsus maka pengawasan pembangunan dari Pemerintah Aceh juga akan menjadi ringan. Gayung pun bersambut. DPRA, kata Erly, juga sepakat dengan permintaan para bupati/wali kota.

“Insyaallah DPR sangat serius menyikapi persoalan itu dan insyaallah dalam waktu dekat DPR akan mengundang bupati dan wali kota seluruh Aceh untuk duduk bersama dalam konteks memahami dan mengevaluasi qanun otsus yang akan kita revisi,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Mendagri menolak rencana Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang menginginkan pada tahun 2018 akan melimpahkan pengelolaan dana otsus jatah kabupaten/kota senilai Rp 32 triliun dari pagunya Rp 8 triliun melalui Pembentukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, PPK pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada SKPK kabupaten/kota.

Alasan Mendagri tak merestuinya adalah karena tidak sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini disampaikan Mendagri melalui Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah, Drs Indra Baskoro MSi dalam surat balasannya Nomor 903/1489/Keuda tanggal 26 Maret 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Aceh. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help