Cambuk tak Pengaruhi Investasi

Pro-kontra penertiban Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Aceh

Cambuk tak Pengaruhi Investasi
IST
Azhari Cagee 

BANDA ACEH - Pro-kontra penertiban Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Aceh Jinayat terus mencuat di tengah-tengah masyarakat sejak Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menerbitkan peraturannya itu. Sejumlah kalangan tak sepakat pencambukan pelanggar syariat dipindah ke dalam lembaga pemasyarakat (LP), namun tak sedikit pula yang mendukung kebijakan Gubernur Aceh itu.

Hingga kemarin, Serambi masih menerima komentar-komentar tak setuju dengan pergub tersebut. Anggota DPRA, Azhari Cagee SIP ikut berkomentar terkait persoalan itu. Dia merasa aneh dengan pergub tersebut, yang katanya akan memberi preseden buruk pada investasi Aceh. Menurut Azhari, itu adalah kekhawatiran berlebih. Menurutnya, cambuk dan investasi adalah dua hal yang tidak saling berkaitan.

Kata Azhari, pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan di Aceh selama ini sama sekali tidak mempengaruhi dunia investasi di Aceh. “Jika cambuk ditakutkan berdampak pada investasi Aceh ini salah, karena pelaksanaan syariat Islam sama sekali tidak berpengaruh pada investasi. Coba lihat Brunei Darussalam atau negara-negara timur tengah, mereka juga melaksanakan syariat Islam, tapi investasi jalan terus,” kata Azhari kepada Serambi, kemarin.

Politisi Partai Aceh itu juga menyebutkan, pergub tersebut sebenarnya sudah bertentangan dengan Qanun Jinayat Pasal 262 yang mengatur secara teknis prosesi hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam. “Dengan lahirnya pergub in, sangat bertentangan dengan Qanun Jinayat Nomor 7 Tahun 2017, karena di dalam pasal 262, ukubat dilakukan di tempat terbuka dan dapat dilihat,” katanya.

Dia mengatakan, dalam Pasal 262 telah disebutkan, bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh orang-orang yang hadir. Nah, jika kemudian dipindah ke dalam LP, kata Azhari, tentu itu sudah bertentangan dengan qanun, karena LP bisa disebut tempat terbuka tapi cukup terbatas dan ketat penjagaannya. “Kalau kita dengar LP, pasti yang terbayang di sana itu diperiksa, tidak boleh masuk sembarangan. Jadi menurut saya, ini sudah keliru cambuk dipindah ke sana (LP) karena sudah tak sesuai lagi dengan isi qanunnya,” kata Azhari.

Selanjutnya, kata Azhari, prosesi pencambukan memang tidak boleh disaksikan oleh anak-anak dan hal itu juga diatur dalam Pasal 262 Qanun Jinayat. Jadi, menurutnya, jika pemindahan ke dalam LP bertujuan untuk tidak dilihat oleh anak-anak, sebenarnya dalam qanun juga sudah diatur demikian, tinggal diperketat saja penjagaan dan pengawalan oleh petugas saat prosesi tersebut. “Termasuk dalam qanun diatur tempat penyaksi melihat prosesi paling dekat 12 meter. Nah, kalau nanti dalam LP gimana? Kan dalam LP sudah ada tempat-tempat khusus nggak boleh dimasuki warga,” katanya.

Hal serupa disampaikan anggota DPRA dari Komisi III, Bardan Sahidi. Dia juga mengatakan bahwa pelaksanaan ukubat cambuk di depan halaman masjid di Aceh yang selama ini dilakukan, tidak menjadi penghambat investor datang ke Aceh. “Dalam kapasitas saya sebagai anggota Komisi III DPRA, sampai saat ini laju pertumbuhan investasi di Aceh masih bergerak lambat,” katanya.

Bahkan, kata Bardan, dari beberapa kali event bisnis forum baik lokal, regional, nasional, dan internasional yang pernah mereka ikuti, masih menempatkan Aceh sebagai daerah yang tidak ramah investasi. “Persoalannya bukan karena syariat Islam atau ukubat cambuk, tapi ada empat hal yang menghambat hal tersebut,” tandasnya.

Pertama, krisis energi. Menurut Bardan, Aceh masih belum mampu menyediakan pasokan energi listrik yang stabil. Selanjutnya persoalan infrastruktur. Ini juga sektor yang menjadi kendala utama investasi di daerah, karena dukungan sarana dan prasarana yang tidak memadai. “Juga insentif pajak sekuriti (isu keamanan) dimana masih terdapat kasus ‘illegal tax’ dari berbagai elemen. Ini yang sangat dikeluhkan pengusaha yang sedang dan akan berkerja di Aceh,” pungkasnya.

Azhari Cagee juga meminta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk segera mencabut pergub yang telah dia terbitkan. Menurutnya, hal itu bertujuan untuk melerai protes-protes dari masyarakat Aceh yang tidak setuju dengan pergub tersebut. Hal itu juga bertujuaan agar tidak muncul sesuatu yang tak diinginkan dari masyarakat dalam protes tersebut.

“Kita minta gubernur untuk mencabut pergub ini, karena ini akan terus diprotes oleh masyarakat di Aceh. Kita takutkan muncul protes yang meluas di kalangan masyarakat. Dan, sebelum DPRA juga mengambil sikap terkait pergub tersebut,” katanya.

Sekretaris Fraksi PA di DPRA itu juga mengatakan, pelaksanaan syariat Islam dan prosesi cambuk selama ini berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada protes dari siapapun warga Aceh. Tidak ada yang mengkomplain, apalagi tak setuju dengan proses itu. Protes selalu datang dari luar Aceh terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh. “Ini tentu tidak ada urusan dengan kita, Aceh ini adalah rumah kita. Jadi, terserah kita bagaimana menjalani peraturannya. Jika ada protes orang luar, itu bukan urusan kita,” demikian Azhari Cagee. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help