Opini

Menuju Aceh ‘Bangai’

Saya bingung lihat dari luar, Aceh dengan masyarakatnya yang dikenal berani dan daerahnya subur

Menuju Aceh ‘Bangai’
Proyek jembatan box curvet di Sekuelen Tingkem, Gayo Lues dari dana Otsus 2014 ratusan juta mengunakan material tanah liat, sehingga menjadi berlumpur dan licin yang mengancam keselamatan pengguna jalan, Selasa (28/10).SERAMBI/RASIDAN. 

(Refleksi 10 Tahun Otsus)

Oleh Muhammad Adam

“Saya bingung lihat dari luar, Aceh dengan masyarakatnya yang dikenal berani dan daerahnya subur, dikasih uang banyak kok enggak jadi apa-apa?” (Rizal Ramli, mantan Menko Kemaritiman RI)

BEGITULAH ekspresi kesedihan dan kegundahan Pak Rizal Ramli, sebagai pihak luar (outsider) yang melihat Aceh bergelimpangan uang dan sumber daya alam, seharusnya Aceh sudah jauh berlari ke depan. Saya pribadi sering mendapat pertanyaan atau penilain serupa dari teman-teman non-Aceh yang membaca, melihat atau mendengar kondisi Aceh sekarang.

Umumnya, mereka menyayangkan dan mempertanyakan faktor penyebab Aceh yang lamban sekali pertumbuhannya. Sebelumnya Aceh menyalahkan pemerintah pusat (Jakarta), karena memperlakukan Aceh tidak adil. Dalam konteks politik dan kekuasaan, sebelumnya Aceh juga sering mengambing-hitamkan pihak luar, karena partai politik (parpol) yang berkuasa di Aceh adalah partai nasional (parnas) dan tokoh-tokoh yang terpilih rata-rata tunduk pada kepentingan luar, bukan Aceh.

Itu adalah alasan-alasan yang sering dilontarkan dulunya, namun pada faktanya dalam 10 tahun terakhir Aceh dipimpin dan dikelola oleh aktor-aktor lokal yang umumnya juga berada di partai lokal (parlok). Di ranah legislatif, umumnya yang menjadi wakil rakyat adalah para mantan kombatan (yang sering menganggap diri sebagai pejuang), yang kebanyakannya bernaung di bawah bendera Partai Aceh (PA). Di level eksekutif, para bupati/wali kota hingga gubernur dan wakil gubernur juga umumnya diusung parlok.

Fakta yang kedua, sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian, Aceh mendapat hak previleg dengan perolehan dana otonomi khusus (otsus) yang berjumlah triliunan setiap tahunnya. Dana otsus yang sudah diterima Aceh dalam 10 tahun ini mencapai Rp 65 triliun. Jumlah yang fantastis.

Masalah serius
Jumlah uang yang banyak dan juga dikelola yang notabene oleh orang Aceh, namun kenapa Aceh masih mengalami masalah serius dengan persoalan kesejahteraan dan ketimpangan? Data kemiskinanan terakhir menunjukkan Aceh berada di posisi pertama di pulau Sumatera dan nomor enam secara Nasional. Selain itu, angka pengangguran Aceh juga berada di atas rata-rata Nasional, yaitu 6,55% (150 ribu dari 2,3 juta angkatan kerja), sementara persentase rata-rata Nasional berada di 5,5%, dan sekali lagi tertinggi di Sumatera.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Aceh hanya tumbuh 4,2% atau di bawah Nasional yang berada di angka 5,4%. Kemudian kualitas sumber daya manusia (SDM) kita masih tertinggal jauh secara Nasional dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada di angka 70 (BPS, 2016). Ditambah lagi dengan penyakit agama sosial masyarakat Aceh yang semakin tidak terbendung. Tingkat konsumsi narkoba di kalangan anak mudah Aceh yang semakin parah maupun penyakit sosial seperti pekerja seks komersial, erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan dan ketimpangan.

Fakta dan data di atas tidak bisa diamini begitu saja oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di Aceh. Pemerintah Aceh tidak bisa bekerja linear, apalagi kalau cuma menjalankan rutinitas supaya bisa keluar dari berbagai cengkeraman masalah sosial, sumber daya, ekonomi dan agama di atas.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved