Mengapa Kampus Aceh Belum Memimpin Joint Study Migas dan Apa Jalan Keluarnya?

*) Prof. Dr. Ir. Muhammad Irham, S.Si, M.Si.

DALAM dua tahun terakhir, geliat hulu migas di Aceh kembali terasa. BPMA melaporkan temuan eksplorasi (sumur Rayeu C-1A), akuisisi seismik 3D 240 km⊃2;, serta kinerja produksi 2024 yang melampaui target.

Pemerintah juga telah menyetujui pelaksanaan Joint Study Agreement (JSA) untuk WK Meuseuraya, hasil penggabungan area open area Seuramoe/Meuligoe, sebagai pintu masuk penawaran langsung kepada investor.

Pada saat yang sama, pekerjaan teknis strategis seperti sertifikasi cadangan Lapangan Arun dan SLS dikontrakkan kepada LAPI-ITB.

Fakta-fakta ini menegaskan bahwa aktivitas meningkat, tetapi peran kampus Aceh masih lebih sering sebagai anggota tim, bukan lead institution. 

Bukan Sekadar Kurang Pengalaman

Ada anggapan bahwa Universitas Syiah Kuala (USK) dan sejumlah perguruan tinggi lain di Aceh belum cukup dipercaya untuk memimpin studi strategis di sektor energi, khususnya dalam kegiatan Joint Study Agreement (JSA) di hulu migas.

Anggapan ini memang tidak sepenuhnya keliru, namun perlu dipahami bahwa akar persoalannya lebih bersifat struktural daripada semata-mata terkait kapasitas akademik.

Kompleksitas regulasi, tata kelola, serta standar industri menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh institusi pendidikan tinggi jika ingin naik kelas menjadi pemain utama dalam proyek strategis nasional.

Salah satu hambatan utama adalah soal prasyarat tata kelola dan rekam jejak. Kegiatan JSA tunduk pada standar tinggi terkait QHSE (Quality, Health, Safety, and Environment), sistem manajemen mutu, serta tata kelola data yang ketat.

Selain itu, keberhasilan dalam proses pengadaan juga sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi seperti PTK-007 dan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kampus yang belum memiliki portofolio proyek yang diakui dalam sistem pengadaan cenderung kalah bersaing untuk peran sebagai prime contractor, meskipun memiliki SDM yang mumpuni secara akademis.

Tantangan berikutnya menyangkut pengelolaan data dan infrastruktur pendukungnya.

Kegiatan JSA membutuhkan kompetensi dalam mengelola data geologi dan geofisika, penggunaan perangkat lunak komersial seperti untuk interpretasi seismik dan simulasi reservoir, serta keberadaan secure data room yang menjadi syarat mutlak.

Persyaratan ini menciptakan entry barrier yang cukup tinggi, terutama bagi kampus yang belum pernah terlibat langsung dalam proyek-proyek industri migas secara menyeluruh.

Laporan Kinerja BPMA juga menyoroti pentingnya pengelolaan data dan kelengkapan pipeline kegiatan eksplorasi sebagai indikator kesiapan lembaga.