DPRA Tolak Panwaslih Aceh

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menolak kehadiran Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)

DPRA Tolak Panwaslih Aceh
DOK SERAMBINEWS.COM
Ketua DPRA, Tgk Muharuddin 

* Kewenangan Rekrutmen ada di DPRA, bukan Bawaslu

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menolak kehadiran Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh periode 2018-2023 hasil rekrutmen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. DPRA beralasan, wewenang rekutmen Panwaslih ada di Komisi I DPRA, sama halnya dengan rekrutmen anggota KIP Aceh.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua DPRA, Tgk Muharuddin SSos di ruang kerjanya, Rabu (2/5). “Kita tahu bersama bahwa kewenangan untuk merekrut Panwaslih Aceh menjadi kewenangan DPRA berdasarkan UUPA dan dikuatkan dengan keputusan MK,” katanya.

Muhar didampingi dua anggota DPRA lain, Murdani Yusuf dan Hendri Yono juga menyampaikan, DPRA telah menyurati Ketua Bawaslu RI, Abhan, untuk duduk kembali guna membahas persoalan itu, sehingga tidak terjadi dualisme lembaga pengawas Pemilu di Aceh. Surat itu dikirim pada 24 April 2018.

Seharusnya, lanjut Muhar, Panwaslih Aceh direkrut oleh DPRA, lalu di SK kan oleh Bawaslu RI dan dilantik oleh Gubernur Aceh. Begitu juga dengan Panwaslih kabupaten/kota direkrut oleh DPRK masing-masing kabupaten/kota, lalu di SK kan oleh Bawaslu RI sebelum dilantik oleh Bupati/ Wali Kota.

“Hari ini Bawaslu tidak mengindahkan UUPA. Mereka menyamakan provinsi Aceh dengan provinsi lain bahwa rekrutmen itu menjadi kewenangan Bawaslu Pusat. Kalau kita lihat di UUPA, rekrutmennya di DPRA kemudian di SK kan oleh Bawaslu Pusat dan dilantik oleh Gubernur Aceh,” katanya.

Karena itu, Muhar meminta Komisi I DPRA untuk segera merekrut anggota Panwaslih Aceh periode 2018-2023 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) mengingat pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2019 sudah dekat.

“Kita tetap merekrut kembali anggota Panwaslih Aceh dengan mengacu pada UUPA. Kita sudah sampaikan kepada Komisi I untuk sesegera mungkin merekrut anggota Panwaslih Aceh, mungkin setelah melakukan fit and proper test calon anggota KIP yang sedang berlangsung saat ini,” ucap Muhar.

Namun apabila anggota Panwaslih Aceh hasil rekrutmen Bawaslu RI tetap melaksanakan kegiatan pengawasan Pemilu, Muhar menegaskan bahwa lembaga tersebut cacat hukum. “Kita punya UUPA, kewenangan sudah diberikan, masak tidak kita gunakan,” demikian Muharuddin.

KetuaPanwaslih Aceh, Faizah SP yang dikonfirmasi Serambi, Selasa (2/5) malam menyampaikan bahwa perekrutan anggota Panwaslih Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurut dia, anggota Panwaslih ini hanya berwenang mengawasi Pemilu dan Pilpres. Sementara perekrutan anggota Panwaslih Aceh oleh Komisi I DPRA, jelas Faizah, itu hanya berwenang mengawasi pelaksanaan Pilkada di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPA.

“Tidak ada kewenangannya (Panwaslih versi DPRA) mengawasi Pileg Pilpres,” katanya.

Faizah juga menjelaskan, Pasal 60 UUPA juga diturunkan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh. Dalam qanun itu disebutkan bahwa Panwaslih hasil rekrutmen DPRA hanya mengawasi Pilkada, tidak termasuk Pemilu dan Pilpres. “Makanya Bawaslu tetap merekrut Panwaslih,” ujarnya.

Hanya saja, jelas Faizah, lembaga pengawas yang direkrut Bawaslu dengan DPRA memiliki nama yang sama yaitu Panwaslih. Tetapi memiliki wewenang yang berbeda dalam melakukan pengawasan, satu berwenang mengawas Pilkada dan satu lagi berwenang mengawas Pemilu dan Pilpres.

Namun demikian, untuk lebih jelasnya, Faizah mempersilakan Serambi menghubungi anggota Bawaslu RI selaku pihak yang merekrut anggota Panwaslih Aceh. “Yang berhak menjawab ini tentu Bawaslu RI,” demikian Ketua Panwaslih Aceh, Faizah.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved