KIP Nagan tak Pedomani Qanun Aceh

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya tidak akan memedomani Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008

KIP Nagan tak Pedomani Qanun Aceh
KE EMPAT Pasangan Calon (Paslon) bupati/wabup Pidie Jaya, Kamis (11/1) mengikuti uji baca Alquran di Masjid Tgk Chik Pante Geulima. H Said Mulyadi, salah seorang Cawabup tampil membacakan kalam ilahi.SERAMBI/ABDULLAH GANI 

* Tes Baca Quran dan Kuota 120 Persen Ditiadakan

SUKA MAKMUE - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya tidak akan memedomani Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 dalam melaksanakan tahapan pecalonan legislatif. Oleh karena itu, quota 120 persen pencalonan caleg dan tes baca Quran juga tidak akan dilaksanakan.

Kepastian tersebut disampaikan Ketua KIP Nagan Raya, Muhammad Yasin, kepada Serambi, Selasa (15/5). Ia mengatakan, tahapan pencalonan legislatif nanti akan berpedoman pada undang-undang yang berlaku secara nasional. “Tahapan pencalonan legislatif tidak akan berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur quota 120 persen pencalonan caleg,” katannya.

Yasin mengatakan, pihaknya tidak akan menerapkan quota 120 persen pencalonan caleg karena tidak ada konsederan di Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan tidak disebutkan dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Di dalam sistem aplikasi pencalonan (silon) tidak tertera kuota 120 persen,” sebutnya.

Selain itu, Yasin menyebutkan bahwa uji mampu baca Quran untuk caleg juga tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018, perubahan kedua atas PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dia katakan, tidak ada anggaran untuk pelaksanaan uji mampu baca Quran dan kuota 120 persen, karena sumber anggaran pemilu 2019 berasal dari APBN. DPRA dan DPRK kata Yasin, keberatan melaksanakan kekhususan Aceh, yaitu pasal 58 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh dengan dengan dalih tidak ada di UUPA.

“Maka uji mampu baca Alquran dan kuota 120 persen pencalonan caleg juga tidak kami laksanakan karena tidak ada dalam UUPA,” kata Muhammad Yasin.

“Pelaksanaan kekhususan di Aceh jangan suka-suka hati DPRA atau DPRK, ketika tidak ada kepentingan, tidak dilaksanakan. Jangan ketika ada kepentingan saja di laksanakan, kami tidak ingin penyelenggara pemilihan umum di Aceh jadi alat kepentingan politik,” pungkasnya lagi.

Ketua KIP Nagan Raya, Muhammad Yasin, juga menyampaikan rencananya pihaknya yang akan menggugat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait rekrutmen KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota.

Gugatan tersebut diajukan jika masa kerja KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota se-Aceh tidak diperpanjang sesuai amanat pasal 58 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, karena saat ini KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota sedang melaksanakan tahapan Pemilu 2019.

“Kami akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi RI, bab dan pasal yang mengatur tentang KIP, agar sama seperti Nasional agar lembaga KIP tidak dijadikan alat kepentingan politik demi tegaknya demokrasi di Aceh. Kami tidak ingin disumpah selain dari sumpah jabatan karena melanggar aturan dan menciderai integritas penyelenggara,” tegas Ketua KIP Nagan Raya ini.(c45)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help