Opini

Politik di Bulan Puasa

PANASNYA suhu politik tahun ini juga diiringi dengan suasana kesucian ibadah dalam bulan Ramadhan

Politik di Bulan Puasa
Tribun Pontianak

Oleh Zulfata

PANASNYA suhu politik tahun ini juga diiringi dengan suasana kesucian ibadah dalam bulan Ramadhan. Situasi ini sangat memungkinkan politik persuasif massa dapat masuk secara halus melalui pendekatan ibadah sunnah di bulan suci Ramadhan. Memahami situasi ini tentunya kita tidak boleh tersandera dalam konsep politik sekuler atau pun Machiavellisme. Justru dengan perpaduan musim politik dengan momen Ramadhan ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk mengintegrasikan agama dan politik guna mewujudkan kemaslahatan umat.

Berpolitik di bulan penuh keberkahan bukanlah suatu hal yang dilarang, bahkan sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Tentunya yang dianjurkan itu bukanlah seperti politik “setan” yang terus menggoda umat manusia untuk meninggalkan segala perintah Allah Swt. Namun, berpolitiklah seperti politik “malaikat” yang selalu patuh atas perintah Allah Swt.

Terma-terma makhluk ghaib akhir-akhir ini menjadi viral setelah kontroversial pernyataan Amien Rais tentang partai “setan” dan partai “Islam”. Seiring dengan itu, terdapat kemungkinan bahwa dalam bulan suci Ramadhan tahun ini, akan ada subjek-subjek yang mengaplikasikan politik “setan” secara bergentanyangan di sela-sela aktivitas sosial, sehingga mereka menjadi pengganti setan asli yang sedang dirantai Allah Swt.

Konstelasi politik
Bulan Ramadhan dapat dijadikan sebagai momen pengontrol suhu konstelasi politik 2019 agar terwujudnya prosesi politik yang damai dan bermoral. Sikap latah dan semangat berpolitik masyarakat harus dibenahi dengan matang melalui prinsip-prinsip etika keislaman. Usaha untuk meningkatkan kualitas iman di bulan suci kali ini berbeda dengan bulan suci tahun yang lalu.

Tahun ini masyarakat dihadapkan dengan beragam propaganda politik yang terhampar bebas di berbagai media sosial. Hoaks dan ujaran kebencian menjadi tantangan tersendiri dalam menguji keimanan masyarakat ketika menunaikan ibadah puasa. Dalam konteks ini, kematangan menyikapi konstelasi politik juga merupakan bagian dari peningkatan iman masyarakat dalam menjalani ibadah puasa.

Praktik politik tidak mungkin dihindari dalam sirkulasi kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk ragam aktivitas keagamaan yang dilaksanakan di berbagai tempat ibadah. Politik tidak dapat dimaknai secara tunggal, karena perkembangan politik beriringan dengan perkembangan keagamaan. Oleh karena itu, sulit kiranya ketika masyarakat mencoba untuk menghindari politik dari program-program keagamaan ketika berpuasa. Sejatinya tulisan ini tidak bermaskud untuk membangun semangat politisasi agama Islam di ruang publik. Tetapi, argumentasi ini sejatinya sebagai upaya mempertegas bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan secara totalitas.

Menghubungkan politik dengan puasa bukanlah suatu hal yang aneh dalam kajian politik Islam. Rasionalitas hubungan politik dan puasa beradapada titik yang sama, yaitu manusia sebagai subjek aktif yang menunaikan politik dan puasa. Hilir dari politik adalah kekuasaan manusia, sehingga muncul anggapan bahwa politik merupakan hasrat tertinggi manusia. Posisi ibadah puasa terletak pada kemampuan mengelola mental dan hasrat kemanusiaan untuk mencapai kekuasaan yang tidak merusak kemaslahatan seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan puasa untuk mencapai ketaqwaan kepada Allah Swt. Sehingga barang siapa penguasa yang meraih ketaqwaan, maka dapat dipastikan dampak kekuasaan akan menghasilkan kesolehan sosial dan bukan kesalahan sosial.

Sisi lainnya, fenomena kebudayaan di bulan Ramadhan dapat dijadikan sebagai iktibar politik. Iktibar tersebut dapat dipahami melalui perjuangan dalam menjaga ibadah diri sendiri, hingga menjaga ibadah orang lain. Tidak hanya itu, orang yang berpuasa juga dituntut untuk memiliki kemampuan responsif yang tinggi dengan manusia-manusia lainnya. Dalam koteks ini, politisi atau subjek yang berpuasa harus mampu merasakan tentang empati dan rasa lapar serta menjaga hawa nafsunya untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan demi meraih gelar taqwa dari Allah Swt.

Bagi umat muslim, harus memiliki kemampuan mentransformasikan nilai illahi ke dalam praktik politik melalui aksi nyata. Umat muslim harus yakin dengan kekuatan ibadah (political of religi) akan dapat menekan perilaku korupsi dan kekacauan politik negeri ini. Kesadaran yang seperti ini membuka jalan untuk mengembalikan makna politik yang semestinya. Layaknya seperti makna politik yang didefinisikan oleh Plato, bahwa politik adalah suatu media untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help