Pemko Banda Aceh Raih WTP Ke-10

BANDA ACEH – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh kembali meraih opini WajarTanpa Pengecualian (WTP), atas laporan keuangan tahun anggaran 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Pencapaian tersebut terasa ebih istimewa karena menjadi WTP ke-10 secara berturutturut diraih Pemko Banda Aceh. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 2017 itu diserahkan Kepala Perwakilan BPK Aceh, Isman Rudy kepada Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin, dan Wakil Ketua DPRK Banda Aceh T Hendra Budiansyah, Rabu (23/5) di Aula Gedung BPK Aceh.

Kepala BPK Aceh, Isman Rudy mengatakan opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan, dan bukan jaminan tidak adanya fraud atau penyimpangan.“Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK ini,” katanya.

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan, maka BPK memberikan opini WTP kepada lima pemerintah daerah, salah satunya Banda Aceh. “Semoga prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan daerah,” harapnya.

Wali Kota Banda Aceh, H Aminullah SE Ak MM yang saat ini sedang mengikuti pertemuandengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) turut bersyukur atas capaian tersebut. “Alhamdulillah, semoga seluruh jajaran Pemko Banda Aceh dapat mempertahankan prestasi ini dan terus meningkatkan kinerjanya,” ujar Wali Kota.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin mewakili kepala daerah yang hadirmenyampaikan rasa syukurnya atas raihan opini WTP dari BPK RI. “Alhamdulillah kami sangat bersyukur kepada Allah SWT karena telah berhasil mendapat kembali opini WTP. Khususnya bagi Banda Aceh ini merupakan WTP ke-10 yang diraih secara berturut-turut,” ujar Zainal.

Pihaknya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada BPK-RI atas opiniWTP tersebut, dan juga menyadari masih terdapat banyak perbaikan yang harus dilakukan guna mewujudkan pengelolaankeuangan daerah yang akuntabel. “Semoga pada tahuntahun berikutnya, pengelolaan keuangan daerah kami akan lebih baik lagi,” pungkasnya.(*)