‘Cakap tak Serupa Bikin’

KETUA DPRA, Tgk Muharuddin, seusai rapat paripurna kemarin, selain menjawab pertanyaan awak media terkait interpelasi

‘Cakap tak Serupa Bikin’
DOK SERAMBINEWS.COM
Ketua DPRA, Tgk Muharuddin 

KETUA DPRA, Tgk Muharuddin, seusai rapat paripurna kemarin, selain menjawab pertanyaan awak media terkait interpelasi DPRA juga menjawab polemik pelantikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang hingga kini masih silang sengkarut.

Muhar mengatakan, sebenarnya pelantikan KIP itu tidak perlu dipolemikkan, harus segera dilantik karena sudah sesuai dengan amanah UUPA.

“Perekrutan KIP Aceh itu sudah sesuai dengan UUPA. Dan jelas disebutkan pada Pasal 56 ayat (4) UUPA, KIP diusul oleh DPRA, di-SK-kan KPU, dan diresmikan oleh gubernur. Sekarang semuanya sudah, sudah direkrut, dan sudah di-SK-kan, tinggal dilantik saja,” katanya.

Bahwa kemudian ada kekhawatiran Gubernur Aceh yang menyebutkan pelantikan KIP Aceh tidak bisa dilakukan karena berbenturan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 itu dimaklumi oleh DPRA, sejauh perekrutan KIP Aceh belum dilakukan oleh DPRA dan tahapan sedang berlangsung.

“Pasal dalam qanun itu kita masukkan kemarin dengan perkiraan masih terjadi pemilihan umum di Aceh dan pada saat tersebut DPRA belum melakukan rekrutmen KIP, itu semangatnya. Tapi ini kan sudah direkrut, sudah di-SK-kan, tinggai peureutek ie sagai, seremonial saja,” katanya saat diwawancarai terpisah oleh Serambi.

Muhar merasa sedikit aneh dengan sikap gubernur yang mengaku tidak mau melantik tujuh komisioner KIP Aceh karena takut melanggar qanun dan melanggar sumpah jabatan. Justru, menurut Muhar, dalam kebijakan yang lain, gubernur tidak mempedomani qanun. “Misal seperti Qanun Jinayah, soal uqubat cambuk, justru diterbitkan pergub lalu dipindakan proses hukuman cambuk ke dalam LP,” kata Muhar.

Termasuk, soal Pergub APBA dan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang kini terkatung-katung tidak dijalankan oleh Pemerintah Aceh. “Jadi, kalau saya lihat alasan gubernur tidak melantik KIP Aceh karena mengharagai qanun, itu cakap tak serupa bikin,” kata Muharuddin mengutip sindiran khas Malaysia untuk orang yang tak konsisten.

Menurutnya, jika ada kekhawatiran gubernur melanggar peraturan qanun dan melanggar sumpah jabatan, hal itu dipandang Muhar tak masuk akal karena gubernur berani dalam kebijakan-kebijakan lainnya. “Malah gubernur berani melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena melantik Kepala ULP (Nizarli, red ) beberapa waktu lalu tanpa seizin dari atasan yang dilantik, kemudian menuai kontroversi di masyarakat,” pungkas Muharuddin. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help