Wagub Minta Penjadwalan Ulang

KETIDAKHADIRAN Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dalam rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan jawaban

Wagub Minta Penjadwalan Ulang
SAIFULLAH ABDULGANI,Jubir Pemerintah Aceh

KETIDAKHADIRAN Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dalam rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA di Gedung DPRA, Senin (4/6) kemarin, ternyata cukup beralasan. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bersama keluarga sedang berada di Arab Saudi, untuk melaksanakan umrah.

Oleh karena itu, Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah telah mengirimkan surat ke DPRA meminta pimpinan DPRA untuk menjawal ulang sidang paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan Jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA. Surat itu dilayangkan Pemerintah Aceh pada 31 Mei lalu.

Surat tersebut bernomor 162/18045 dan ditandatangani oleh Wakil Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT. Surat itu, menjawab surat DPRA bernomor 160/1331 tanggal 28 Mei yang mengundang Gubernur Aceh untuk hadir dalam rapat paripurna hak interpelasi DPRA kemarin.

“Kami beri tahukan bahwa pada 4 Juni 2018, Gubernur Aceh masih melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi, untuk itu kami mengharapkan rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan Jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA dapat dijadwalkan kembali,” demikian bunyi surat tersebut.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG) yang dikonfirmasi Serambi kemarin, membenarkan bahwa surat tersebut memang dikirim Pemerintah Aceh untuk meminta penjadwalan ulang rapat paripurna interpalasi DPRA. Lalu dia menguatkan, Gubernur Irwandi Yusuf tidak menghadiri rapat paripurna itu karena sedang berada di Mekkah.

“Bila dikatakan mangkir juga tidak tepat karena ada pemberitahuan resmi dan kita minta sidangnya dijadwalkan kembali,” kata SAG menjawab Serambi kemarin.

Menanggapi pertanyaan mengapa tidak diwakili Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah atau Sekda Aceh Dermawan MM, Saifullah menjelaskan ada pertanyaan interpelasi yang substansi jawabannya telah dirumuskan namun harus diverifikasi dan dikonfirmasi langsung kepada Gubernur Irwandi, sebelum dibacakan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPR Aceh.

“Salah satunya adalah menyangkut komunikasi Gubernur Irwandi, yang menurut DPR Aceh termasuk kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka diinterpelasikan,” urai SAG.

Menurutnya, gaya komunikasi seseorang tidak bersifat personal, melainkan situasional. Pada situasi yang mana komunikasi Gubernur Irwandi dinilai DPR Aceh dapat memicu perpecahan antarlembaga penyelenggara negara dan masyarakat. SAG menguraikan tentang banyak situasi yang mempengaruhi gaya komunikasi Gubernur Irwandi, saat berpidato resmi, memimpin rapat resmi, di tempat umum, atau komunikasi interaktif Irwandi melalui medsos, seperti facebook.

“Komunikasi antarpersonal Pak Irwandi tentu harus kita verifikasi dan konfirmasi dulu setiba beliau dari Arab Saudi,” pungkas SAG. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help