Dokter Spesialis Kembali Disomasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali melayangkan somasi kepada dr Teuku Muda Puteh MKed

Dokter Spesialis Kembali Disomasi
SERAMBINEWS.COM/RAHMAT SAPUTRA
Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT didampingi Asisten Pemerintahan Setdakab Abdya, Amrizal SSos melakukan inspeksi mendadak ke RSUTP Abdya, Kamis (21/6/2018) kemarin. 

* Mangkir dari Tugas di RSUTP Abdya

BLANGPIDIE - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali melayangkan somasi kepada dr Teuku Muda Puteh MKed (An) SpAn karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan (RSUTP) lebih dua tahun terakhir atau sejak 16 April 2015 lalu.

Somasi atau peringatan kepada Teuku Muda Puteh diserahkan melalui Direktur RSU TP Abdya pada 2 Juli lalu dengan tenggat waktu tiga hari atau sampai 5 Juli harus memberikan tanggapan.

Surat somasi tersebut merupakan peringatan sebelum dikenakan sanksi tegas dan menuntut yang bersangkutan secara hukum. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya drh Cut Hasnah Nur dihubungi Serambi, Selasa (10/7) menjelaskan, dalam surat somasi diberikan waktu tiga hari kepada yang bersangkutan atau sampai 5 Juli untuk memberi jawaban.

”Batas waktu tiga hari sudah terlewati, tetapi tak ada tanggapan apa-apa dari bersangkutan, maka segera kita proses SK pemberhentian dari PNS,” kata Cut Hasnah Nur.

Dia sebutkan, pihaknya sudah mendapat kepastian bahwa surat somasi kedua tersebut sudah dikirim oleh Direktur RSUTP Abdya kepada dr Teuku Muda Puteh MKed (An) SpAn. Karena pihak rumah sakit sudah menelepon yang bersangkutan, kemudian meminta untuk mengirim surat somasi dimaksud dengan alamat Teuku Muda Puteh di Medan, Sumut.

Somasi pertama dilayangkan Desember 2017 direspons oleh Teuku Muda Puteh dengan janji segera melaksanakan tugas, tapi kenyataannya yang bersangkuta tidak melaksanakannya.

Setelah dihubungi melalui telepon, dokter spesialis itu berjanji melaksanakan tugas setelah istrinya melahirkan atau pada awal Juni 2018, tapi lagi-lagi janji tidak ditepati sampai berakhir bulan Juni 2018.

Direktur RSUTP Abdya juga sudah melaporkan secara tertulis kepada Pemkab Abdya menyangkut dr Teuku Muda Puteh MKed (An) SpAn yang belum melaksanakan tugasnya.

Akhirnya, Pemkab Abdya kembali melayangkan somasi kedua pada 2 Juli lalu, juga tidak mendapat tanggapan dari bersangkutan.

Selain segera memproses perberhentian dari PNS, Pemkab Abdya juga akan menuntut dr Teuku Muda Puteh MKed (An) SpAn secara hukum.

“Kita (Pemkab) sudah memberikan kuasa kepada Askhalani untuk mengajukan tuntutan secara hukum terhadap Teuku Muda Puteh,” kata Sekretaris Daerah Abdya Drs Thamrin menjawab Serambi secara terpisah, Selasa (10/7).

Menurutnya tuntutan dilayangkan karena yang bersangkutan melanggar komitmen sebelumnya. “Pemkab Abdya bersedia memberikan rekomendasi melanjutkan pendidikan spesialis tahun 2008 dengan cacatan setelah selesai pendidikan harus melaksanakan tugas sebagai dokter spesialis di RSUTP Abdya, ternyata tidak ditepati,” ungkap Thamrin.

Sedangkan Pemkab Abdya sudah sangat bersabar selama ini, namun terkesan dipermainkan oleh bersangkutan. Tindakan yang dilakukan Teuku Muda Puteh itu juga dinilai telah melanggar ketentuan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pasal 1 yang berbunyi “Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter”.

Sedangkan tuntutan secara hukum diajukan karena Teuku Muda Puteh selama mengikuti pendidikan spesialis juga menerima gaji dari Pemkab Abdya. Dalam hal ini daerah ikut dirugikan sehingga Pemkab mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi materil dan inmateril.(nun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved