Pendaftar Caleg di KIP Pidie Masih Kosong, Parpol Diimbau Segera Mendaftar

Anggota Panwaslu Pidie, Ismalianto juga mengimbau supaya pimpinan parpol segera mendaftarkan calon legislatifnya

Pendaftar Caleg di KIP Pidie Masih Kosong, Parpol Diimbau Segera Mendaftar
DOK SERAMBINEWS.COM
Logo KIP 

Laporan Nur Nihayati | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Pendaftaran calon legislatif (caleg) di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie masih kosong hingga hari ke delapan dibuka pendaftaran, Rabu (11/7/2018).

"Belum ada satupun calon legislatif dari partai manapun yang mendaftar," kata Neti Saparita SH MH, Kasubbag Teknis dan Hukmas KIP Pidie kepada Serambinews.com, Rabu (11/7).

Dikatakan, pihaknya sudah mengimbau melalui pesan via WhatsApp grup supaya mendaftar lebih awal. Sehingga jika ada kekurangan berkas bisa segera dilengkapi dalam batas waktu tersebut.

"Kita tidak bisa memaksa kapasitas kita hanya mengimbau," ujar Neti di Sigli.

Baca: 76 Bacaleg PNA Pidie Ikuti Fit and Proper Test, Ini Penguji dan Bidang yang Diuji

Dikatakan, kemungkinan alasan belum mendaftarnya calon ini karena persyaratan belum lengkap.

Salah satunya surat kesehatan hasil pemeriksaan di RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli.

Pendaftaran calon legislatif ini dibuka sejak Rabu 4 Juli hingga 17 Juli 2018.

Setiap parpol harus memastikan calon-calonnya memenuhi syarat seperti surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari RS yang ditunjuk dan sejumlah persyaratan lainnya.

Di tempat terpisah, Anggota Panwaslu Pidie, Ismalianto juga mengimbau supaya pimpinan parpol segera mendaftarkan calon legislatifnya.

Baca: Angin Kencang Rusak 14 Rumah di Blang Paseh Pidie, Pemilik Sempat Kocar-kacir

"Sampai dengan hari ini tanggal 11 Juli 2018 belum satupun pimpinan parpol di Pidie menyerahkan berkas fisik pendaftaran bakal calon legislatif nya. Kami berharap parpol segera melakukan pendaftaran karena batas pendaftaran sampai dengan 17 Juli 2018," katanya.

Ada beberapa titik pengawasan dari pendaftaran pengajuan daftar calon, sikap adil KIP Pidie terhadap peserta politik.

Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon termasuk dugaan pemalsuan dokumen, perihal syarat dan kelengkapan administrasi bakal calon, penetapan DCS hingga pengumuman DCT‬. (*)

Penulis: Nur Nihayati
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help