Lintas Instansi Bahas Nasib Buruh  

Lembaga riset Natural Aceh menggelar focus group dicussion (FGD) guna membahas Sustainable Development Goals

Lintas Instansi Bahas Nasib Buruh   
SERAMBITV.COM
Aksi teatrikal memperingati hari buruh, di depan Gedung DPRK Aceh Barat, Selasa (1/5/2018). 

BANDA ACEH - Lembaga riset Natural Aceh menggelar focus group dicussion (FGD) guna membahas Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan di Aceh. Kegiatan itu melibatkan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, ormas, komunitas, di Hotel Lading Banda Aceh, Sabtu (14/7). Fokus diskusi yakni untuk membahas nasib para perempuan, penyandang disabilitas, dan buruh.

Ketua Lembaga Natural Aceh, Zainal Abidin Suarja, kepada Serambi, Minggu (15/7) mengatakan, sedikitnya ada 23 perwakilan instansi/organisasi yang berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Isu yang dibahas terkait beberapa tujuan SDGs yaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak (poin 8), serta keberlanjutan kota dan komunitas (poin 11). “Fokusnya pada pemenuhan hak-hak perempuan, penyandang disabilitas, dan para buruh atau pekerja,” ujarnya.

Zainal mengatakan, keputusan dari FGD tersebut yaitu seluruh peserta berkomitmen untuk mengawal pencapaian tujuan 8 dan 11 SDGs pada Pemerintah Aceh. “Pemberian hak bekerja untuk penyandang disabilitas dan wanita, upah buruh harus sesuai UMP, serta beasiswa untuk anak penyandang disabilitas harus bisa diwujudkan di Aceh,” jelas dia.

Berdasarkan hasil riset organisasi-organisasi buruh, lanjut Zainal, UMP Aceh saat ini yakni Rp 2,7 juta ternyata belum cukup optimal untuk memberikan kesejahteraan kepada buruh dan pekerja di Aceh. “Dengan biaya hidup yang serba mahal saat ini, nyatanya para buruh masih minus Rp 600.000 per bulan,” ujarnya.

Menurut Zainal, seluruh narasumber mengakui bahwa selama ini pemerintah Aceh belum maksimal menjalankan dan memberikan hak masyarakat terkait tujuan 8 dan 11 tersebut. Namun Dinas Tenaga Kerja berjanji akan memberikan 10 sertifikasi uji kompetensi kepada penyandang disabilitas yang mempunyai keahlian tahun ini.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu Ketua Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK) Bappeda Aceh, Marthunis ST, Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM Unsyiah, Khairani Arifin SH MHum, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Aceh, Devi Riansyah MSi, dan Kasi Pelatihan dan Kelembagaan Dinas Tenaga Kerja Aceh, Qifti Reza Kesuma.(fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help