Penyimpangan Dana Otsus Capai Rp 443 M

Hasil kajian Komite I DPD RI, ditemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana Otsus Aceh sebesar Rp 443,8 miliar

Penyimpangan Dana Otsus Capai Rp 443 M
ist
Fachrul Razi 

* Sejak 2008 hingga 2010
* Hasil Kajian Sementara Komite I DPD RI

JAKARTA - Hasil kajian Komite I DPD RI, ditemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana Otsus Aceh sebesar Rp 443,8 miliar periode 2008-2010. Selama tiga tahun tersebut dana Otsus yang diterima Aceh Rp 11,1 triliun.

Senator Aceh yang duduk di Komite I DPD, Fachrul Razi, menyampaikan hal itu kepada Serambi, Minggu (15/7). Ia mengatakan DPD sedang melakukan evaluasi menyeluruh penggunaan dana Otsus Aceh, Papua, dan Papua Barat.

“Ini hasil kajian sementara di Komite I DPD. Ternyata ditemukan banyak penyimpang penggunaan Otsus Aceh selama 2008-2010,” ujar Fachrul Razi.

Ia mengatakan, indikasi potensi kerugian negara terjadi karena realisasi tidak merujuk pada Qanun No 10 tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Qanun No 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. “Juga ditemujan penggunaan dana yang melebihi dari kebutuhan,” kata Fachrul Razi.

Disebutkan, realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh, Papua dan Papua Barat TA 2017 adalah sebesar Rp 19.443.292.590.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp19.443.292.590.000. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.178.858.706.000 atau 6,45 persen dari realisasi TA 2016.

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Mengutip laporan BPK 2014, Fachrul Razi mengatakan, bantuan hibah Pemerintah Aceh senilai Rp 815,5 miliar tahun anggaran 2013 belum dipertanggungjawabkan. BPK RI juga menemukan beberapa ketidakpatuhan pengelolaan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan .

Di antarannya, kesalahan penganggaran yang dialokasikan untuk pihak ketiga atau masyarakat di empat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Jumlah kesalahan penganggaran ini mencapai Rp 5,9 miliar.

Selain itu, realisasi belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga juga tidak tertib. Pemerintah Aceh juga tidak mengonversi anggaran dan realisasi belanja hibah dan bantuan sosial barang atau jasa pada akun objek belanja barang sesuai standar akutansi pemerintahan.

Juga terdapat temuan kesalahan penganggaran pengadaan konstruksi pada Dinas Cipta Karya Aceh mencapai Rp 123,29 miliar serta kekurangan volume kerja pembangunan gedung VIP Bandara Sultan Iskandar Muda sebesar Rp 735,7 juta.

Anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, juga menyampaikan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas laporan keuangan pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016, termasuk implementasi terhadap rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Aceh, ditemuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern antara lain penatausahaan persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) belum sepenuhnya memadai, pengelolaan aset tetap belum tertib dan pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya memadai.

Temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain pembayaran premi Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) menggunakan data kependudukan yang tidak valid sehingga mengakibatkan pemborosan keuangan daerah, administrasi kontrak belum memadai, dan terdapat kelebihan pembayaran pembangunan infratruktur dan landscape Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh.

“Anehnya Aceh setiap tahun sampai tahun 2017, Aceh mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah Aceh. Bisa jadi WTP hanya program pencitraan saja,” tutup Fachrul Razi.(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help