Mendagri Minta Skala Peta Diubah

Dirjend Bina Pemerintahan Desa Kemedagri di Jakarta meminta Pemkab Tamiang mengubah skala peta tiga kampong pemekaran

Mendagri Minta Skala Peta Diubah
SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NASIR
Sebanyak enam perusahaan yang beroperasi di wilayah hulu Aceh Tamiang secara patungan membangun jalan alternatif sepanjang satu kilometer di Kecamatan Pulau Tiga, sejak tiga hari lalu. 

* Terkait Pemekaran Tiga Kampong 

KUALASIMPANG - Dirjend Bina Pemerintahan Desa Kemedagri di Jakarta meminta Pemkab Tamiang mengubah skala peta tiga kampong pemekaran yang diusulkan ke Kemendagri, direvisi dari skala 1.000 yang ada saat ini menjadi skala 5.000-10.000. Perubahan ini untuk menyesuaikan dengan standar nasional.

Juru bicara Aliansi Kampung Persiapan Aceh Tamiang (AKPAT) Sugiono SH kepada Serambi, Jumat (3/8) mengatakan, sebanyak 20 perwakilan warga pemekaran tiga kampong persiapan, yakni Kampong Sumber Makmur di Kecamatan Tenggulun, Alur Mentawai di Kecamatan Kejuruan Muda, dan Mekar Jaya di Kecamatan Rantau, Kamis (2/8), menjumpai Bupati Aceh Tamiang menanyakan sejauh mana perkembangan pemekaran kampong persiapan menjadi definitif mengingat batas waktu pemekaran kampong persiapan hampir mencapai usia tiga tahun seperti dipersyaratkan dalam aturan.

Kehadiran perwakilan kampong persiapan ini disambut Bupati Aceh Tamiang Mursil, Asisten Pemerintahan Mix Donald, Kadis PMK dan PPKB Aceh Tamiang Tri Kurnia, Sekwan Drs Syuibun Anwar dan Kabid Pemerintahan Mukim dan Kampong, Maijul. Selanjutnya Kadis PMK dan PPKB Aceh Tamiang Tri Kurnia memaparkan kemajuan pemekaran tiga kampong tersebut.

Menurut Tri Kurnia, untuk percepatan pendefinitifan kampong pemekaran ini, tim Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas unsur eksekutif dan legislatif sudah menjumpai Dirjend Bina Pemerintahan Desa di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut tim Dirjend Bina Pemerintahan Desa merekomendasikan agar dokumen usulan kode desa diminta ada perbaikan pada peta kampung dari skala 1.000 menjadi skala 5.000 - 10.000 yang merupakan standar nasional. Dalam proses usulan ini, Dirjend Bina Pemerintahan Desa meminta Gubenur Aceh atau Bupati Aceh Tamiang harus pro-aktif.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Aceh tamiang Mursil meminta Dinas PMK dan PPKB untuk terus mengawal sagala tahapan yang mempercepat tiga kampong ini definitif, sedangkan kekurangan administrasi yang ada dapat segera dilengkapi. “Jika persyaratan dokumen sudah lengkap, akan saya usahakan dapat berjumpa dengan Mendagri, “ ujar Bupati.

Di akhir pertemuan, Sugiono mengingatkan bahwa pemekaran tiga kampong ini sudah diusulkan sejak tahun 2006. “Kami dari tiga kampong persiapan Mekar Jaya, Alur Mentawak dan Sumber Makmur meminta agar urusan ini benar-benar diurus secara serius, jangan sampai Pemkab Tamiang terkesan tidak siap dan kita semua kehilangan momentum dalam mengusulkan Kode Desa ke Dirjend Bina Pemerintahan Desa di Kemendageri,” tandas Sugiono.

Informasi yang diperoleh pihaknya, setiap tahun Kemendageri hanya membuka penerimaan usulan pemekaran kampong pada April dan September. “Undang-undang mengatur usia kampong persiapan batas maksimalnya hanya selama 3 tahun. Kami sudah berstatus sebagai kampong persiapan sejak tahun 2016. Semoga semua pihak, baik eksekutif dan legislatif mau bekerja sungguh-sungguh dan menyukseskan kerja percepatan pendefinitifan tiga kampong ini,” tandasnya.(md)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help