Tes Baca Quran Syarat Utama bagi Calon Pejabat

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali menyatakan uji mampu baca Alquran

Tes Baca Quran Syarat Utama bagi Calon Pejabat
ist
Wakil Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali. 

BANDA ACEH - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali menyatakan uji mampu baca Alquran menjadi syarat utama yang harus ada dan wajib diikuti oleh setiap calon pejabat pemerintahan di Aceh, termasuk calon legislatif.

“Untuk kita di Aceh, karena kita mayoritas orang Islam, dari semua syarat untuk jadi caleg, syarat yang paling penting itulah uji baca Alquran,” katanya menjawab Serambi, Sabtu (4/8) menanggapi banyaknya bacaleg yang gugur karena tidak mampu baca Alquran.

Tgk Faisal menyatakan syarat tersebut wajib diikuti karena calon tersebut nantinya akan menjadi wakil rakyat di parlemen. Jika tidak mampu, bagaimana akan ada daya tarik di tubuhnya untuk membuat kebijakan yang pro dengan syariat Islam.

“Karena dia akan menjadi wakil bagi orang Islam, tentunya kebijakan atau apapun kegiatan yang dibuatnya kan harus berlandaskan syariat Islam. Jadi kalau untuk Aceh, dari sekian banyak syarat itu, yang terpenting adalah syarat mampu baca Alquran,” ujarnya.

Tapi, ketika melihat fenomena banyaknya bacaleg di Aceh baik tingkat DPRA maupun DPRK yang tidak bisa ngaji, Tgk Faisal mengaku sangat menyayangkan. Semestinya, dalam kondisi apapun, katanya, setiap orang Aceh harus mampu baca Alquran.

“Tapi untuk kali ini kita terima alasan orang-orang yang terbatas dalam baca Alquran. Karena dulu kita 32 tahun dalam konflik. Kadang-kadang tidak bisa pergi ngaji pada zaman itu karena takut dengan suara senjata. Alasan itu logis untuk sebagiannya,” ulasnya.

Tapi, alasan itu tidak bisa lagi diterima untuk lima tahun ke depan. Karena itu, Tgk Faisal meminta semua stakeholder untuk memikirkan bagaimana generasi Aceh ke depan bebas dari buta huruf hijaiyah.

Kenapa harus bebas buta huruf hijaiyah? Karena standar baca Alquran yang digunakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bukan untuk menjadi imam shalat, tapi hanya sekadar mengenal huruf hijaiyah.

“Jadi standarnya paling rendah. Kalau ada orang tidak lewat pada uji baca Alquran kemarin, berarti orang itu tidak mengenal huruf hijaiyah,” jelas Tgk Faisal yang juga Ketua PWNU Aceh.

Tgk Faisal juga mengingatkan akan bahayanya ancaman globalisasi yang dapat mereduksi pendidikan agama anak-anak Aceh. Dia mengatakan, kemajuan teknologi memang tidak bisa dihambat tapi mengatur penggunaan teknologi itu bisa dilakukan oleh manusia.

Seperti membatasi kegiatan menonton TV jelang magrib. “Kalau dilarang TV di Aceh kan tidak mungkin, tapi mengatur pemakaian TV itu mungkin. Ini yang harus dilakukan (oleh pemerintah),” katanya.

Tgk Faisal juga mengimbau kepada pemerintah agar kegiatan mengaji ba’da magrib tetap dihidupkan dan pelajaran agama di sekolah harus diperioritaskan serta gurunya ditambah. “Itu semua agar masyarakat Aceh terbebas buta huruf hijaiyah,” sebut dia.

Tgk Faisal juga menyampaikan, memang tidak ada jaminan seseorang yang bisa mengaji tidak melakukan praktik menyimpang seperti korupsi, ketika menjadi pejabat pemerintahan. Tetapi, sekurang-kurangnya kewajiban uji mampu baca Alquran sudah dilewati.

“Di segi perilaku lain lagi. (Dia bisa melakukan korupsi) karena lebih besar jin, lebih besar tantangan dan nafsunya. Masalah korupsi ini masalah lain. Walalupun orang bisa baca Alquran tapi (tetap korupsi) itu sudah godaan lain,” pungkasnya. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help