BREAKING NEWS

BREAKING NEWS - Siang Ini, DKPP RI Gelar Sidang Kode Etik Komisioner KIP Subulussalam

DKPP RI menjadwalkan sidang kode etik terhadap komisoner KIP Subulussalam, Jumat (10/8/2018) siang ini di dua lokasi berbeda.

BREAKING NEWS - Siang Ini, DKPP RI Gelar Sidang Kode Etik Komisioner KIP Subulussalam
DKPP 

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Kasus dugaan pelanggaran kode etik beberapa oknum komisioner KIP Subulussalam periode 2018-2023 terpilih, terus bergulir.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjadwalkan sidang kode etik terhadap komisoner tersebut, Jumat (10/8/2018) siang ini di dua lokasi berbeda.

Pantauan Serambinews.com, di laman resmi facebook DKPP RI yang dirilis empat jam lalu, ada dua agenda sidang terhadap penyelenggara pemilu Kota Subulussalam.

Salah satu sidang mengadili kasus dugaan pelanggaran kode etik dua komisioner KIP Subulussalam dengan jadwal pukul 14.00 WIB.

Dua komisioner KIP Subulussalam yang menjadi teradu adalah Yahya dan Arman Bako. Sementara dua pengadu masing-masing Heri Muliadi dan Rahmadianto Kombih.

Benar, kami sudah berada di Banda Aceh untuk mengikuti sidang perdana,” kata Rahmadianto Kombih, selaku pengadu saat dikonfirmasi Serambinews.com.

Sidang perdana ini digelar di Kantor KPU RI Pusat Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, dan Kantor KIP Aceh di Banda Aceh dengan sistem Video Conference.

Baca: Saat Jakarta Sibuk Dengan Deklarasi Capres-Cawapres, Ustaz Abdul Somad Tabligh Akbar di Batam

Baca: Abusyik Lantik Komisioner KIP Pidie: Jangan Coba-coba Jalankan Tugas di Luar Aturan

Baca: VIRAL Video! Lihat Ibu Hamil Tak Kebagian Kursi, Bocah ini Lakukan Hal Tak Terduga

Sebelumnya, pukul 10.00 WIB, DKPP juga menyidangkan komisioner Panwaslih Kota Subulussalam terkait dibatalkannya jadwal kampanye Pasangan calon (Paslon) nomor urut 5 Affan Alfian Bintang/Salmaza.

Dalam sidang tersebut, empat komisioner Panwaslih Subulussalam diadukan yaitu Asmiadi, Masrianto Saraan, Sariadi dan Arby Pranatha.

Terkait pelanggaran kode etik komisioner KIP Subulussalam yakni terlibat partai politik dan pernah dijatuhi sanksi dari DKPP RI.

Seperti pernah diberitakan, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Subulussalam, Al Qudri memprotes rekrutmen KIP Subulussalam karena ada dua nama komisoner KIP Subulussalam yang diduga kuat pernah terdaftar dalam kepengurusan partai politik nasional.

Lalu satu anggota komisiner KIP lainnya dilaporkan terkena sanksi DKPP kasus laporan H Munir H Ubit.

Berdasarkan surat DKPP nomor 0941/PPL/DKPP/VI/2014 tersebut atas dugaan pelanggaran kode etik dan diputuskan jika teradu tidak lagi dapat menjadi penyelenggara pemilu.(*)

Penulis: Khalidin
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved