Apa Karya: Pemerintah Aceh Lalai

Momentum 13 tahun Aceh damai dinilai Zakaria Saman sebagai sebuah pencapaian yang bagus

Apa Karya: Pemerintah Aceh Lalai
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Zakaria Saman (Apa Karya) 

BANDA ACEH - Momentum 13 tahun Aceh damai dinilai Zakaria Saman sebagai sebuah pencapaian yang bagus. Namun di sisi lain, Pemerintah Aceh dia nilai masih lalai.

“Bagus, paling bagus. Pemerintah pusat sudah kasih, tapi Pemerintah Aceh lalai. Jadi, jaga MoU Helsinski bukan di Masjid Raya, tapi di gampong-gampong yang rakyatnya lapar,” ujar mantan menteri pertahanan GAM, Zakaria Saman yang akrab disapa Apa Karya itu saat menjadi narasumber untuk Program Cakrawala Radio Serambi FM bertajuk `Semangat Perdamaian Harus Tetap Menguat’, Rabu (15/8).

Program tersebut juga menghadirkan narasumber internal Redaktur Pelaksana Harian Prohaba, Nurdinsyam dan Redaktur Politik Harian Sarambi Indonesia, Yocerizal dengan dipandu Host Radio Serambi FM, Tya Andalusia. Terkait dengan nasib perdamaian ke depan, Apa Karya mengaku ia tidak tahu.

Menurutnya, pemerintah pusat juga alpa dalam mengawasi uang yang dikucurkan ke Aceh. Hal ini karena dana yang diberikan tanpa diatur undang-undang, sehingga sangat berpotensi disalahgunakan. Padahal undang-undang mempunyai kekuatan hukum, sehingga bagi yang melanggar bisa dijerat.

“Sudah 13 tahun baru ditangkap. Berapa puluh miliar sudah hilang uang? Tidak ada manfaatnya, karena pemerintah pusat lepas. Pura-pura tidak tahu, tidak tahulah. Dari Pemerintah Aceh, pemimpin GAM dia lalai, untuk kepentinganya sendiri. Boleh Anda lihat di kampung bagaimana susahnya masyrakat,” kata Apa Karya.

Menurutnya, antarsesama eks kombatan masih saling curiga. Sehingga demi alasan menjaga kerahasiaan, tidak mengeluarkan data yang valid. Dirinya mengaku, saat itu mendapat jatah uang Rp 12,4 juta, hingga jajaran di bawahnya hanya mendapat Rp 50.000. Padahal terdapat 30.000 eks kombatan. Itulah yang ‘mengamuk’ sekarang karena merekalah yang naik gunung mengangkat senjata.

Padahal diakui Apa Karya, kalau tidak ada 30.000 eks kombatan tersebut, mereka tidak hidup. Tidak ada dana dari luar negeri, sehingga peperangan selama 30 tahun dananya bersumber dari masyarakat Aceh. Dirinya menyayangkan, para eks kombatan ini yang hidupnya sekarang tidak mendapat bantuan dari pemerintah, selain dari keluarga sendiri.

“Persoalan reintegrasi belum selesai, belum semua. Waktu dikasih Rp 80 miliar, saya tahu dikasih ke Mualem. Dibagi-bagi dan akhirnya hilang. Siapa yang dekat api itu yang panas,” terang Apa Karya bertamsil.

Menurutnya, persoalan ini bisa menjadi ‘bom waktu’ yang bisa meledak nantinya. Kalau rakyat bangkit, para petinggi GAM tidak tahu harus lari kemana. Ia menegaskan, ini persoalan internal antara sesama di Aceh, namun imbasnya pemerintah pusat juga bisa dibuat sakit kepala jika pemberontakan ini benar-benar terjadi.

“Harus beres dulu di Aceh. Jangan ada batu-batu kerikil macam itu. Kalau ada kerikil korupsi dan duri-duri itu (korupsi), walau dikasih uang berapa dari Jakarta entah nggak tahu ke mana. Jangan kita samakan dengan pusat. Kalau di Aceh kan syariat Islam, kalau merampok berjamaah. Inilah yang celaka,” imbuhnya. (rul)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved