Pemilu 2019

YARA Buka Posko Pengaduan Caleg Bermasalah

Perwakilan YARA di kabupaten/kota sudah diminta untuk menelusuri latar belakang para caleg DPR dan DPD RI, DPRA, hingga DPRK.

YARA Buka Posko Pengaduan Caleg Bermasalah
beritahukum.com
Banner Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) membuka posko pengaduan masyarakat terhadap calon anggota legistasif yang diduga melanggar Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan Kota.

Dalam PKPU itu, mantan koruptor, mantan bandar narkoba, dan mantan pelaku kejahatan seksual anak, tidak diperbolehkan mendaftarkan diri menjadi anggota legislatif, baik tingkat kota/kabupaten, provinsi atau pusat dalam tahapan Pemilu 2019.

Ketua YARA, Safaruddin SH dalam siaran pers kepada Serambinews.com Kamis (23/8/2018), mengatakkan, beberapa hari setelah KIP Aceh menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS), pihaknya mendapat beberapa pengaduan dari masyarakat, bahwa adanya mantan orang yang pernah divonis korupsi, mantan bandar narkoba yang diusulkan oleh partai partai politik untuk menjadi anggota legislatif.

“Informasi ini dating dari beberapa daerah. Kami ingin merangkum informasi tentang jejak rekam para caleg di seluruh Aceh,” kata Safaruddin.

(KPK Siap Hadapi Praperadilan YARA Terkait Kasus Irwandi Yusuf)

Menurutnya, perwakilan YARA di kabupaten/kota sudah diminta untuk menelusuri latar belakang para caleg DPR dan DPD RI, DPRA, hingga DPRK.

“Kami juga mengharapkan agar publik juga dapat memberikan informasi jika menemukan caleg yang tidak sesuai dengan PKPU melalui posko pengaduan kami dengan mengirimkan informasi via email: yayasanadvokasitakyataceh@gmail.com atau WhatsApp ke Nomor 0811-184285,” kata dia.

“Informasi ini akan kami sampaikan secara resmi ke KIP dan partai pengusung nantinya sebagai bahan masukan dari masyarakat terhadap para caleg yang diusulkan,” imbuh Safaruddin.

(Kisah Serda Ambar Paspampres Jokowi, Ternyata Ibu Jual Sayur dan Ayah Pengepul Barang Bekas)

(Richard Muljadi Ditangkap Saat Bersama Dipo Latief, Nikita Mirzani: yang Ketangkep Kok Richard Doang)

Menurut dia, pengawasan ini dilakukan pihaknya tidak hanya bertujuan untuk menjaring caleg-caleg berkualitas, tapi juga untuk kebaikan bagi orang-orang yang dilarang dalam PKPU namun diikutkan dalam pemilu tahun 2019.

“Jangan nanti setalah terpilih kemudian akan di PAW dengan alasan cacat hukum. Kalau ini yang terjadi, yang bersangkutan pasti akan sangat dirugikan, apalagi telah menghabiskan uang banyak hingga terpilih,” ujarnya.(*)

Penulis: Zainal Arifin M Nur
Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help