Gugatan 32 ASN Simeulue Dikabulkan

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Senin (3/9) mengabulkam gugatan 32 Aparatur

Gugatan 32 ASN Simeulue Dikabulkan
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh membacakan putusan terkait gugatan 32 ASN Simeulue yang dinonjobkan oleh bupati setempat, Senin (3/9/2018). 

* Hakim Perintah Bupati Rehabilitasi Nama Penggugat

BANDA ACEH - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, Senin (3/9) mengabulkam gugatan 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) Simeulue yang dinonjobkan oleh Bupati setempat, Erly Hasyim.

Putusan itu dibacakan bergantian oleh majelis hakim diketuai Yusri Arbi bersama hakim anggota Azzahrawi dan Vandi Kurniawan dalam sidang pamungkas di pengadilan itu.

“Mengadili. Mengabulkan gugatan para penggugat dari penggugat 1 sampai 32 untuk seluruhnya,” baca Hakim Yusri Arbi. Yusri kemudian membacakan satu persatu Surat Keputusan (SK) Bupati Simeulue tentang pemberhentian dan pengangkatan ASN.

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga mewajibkan kepada tergugat (Bupati Simeulue) untuk mencabut objek sengketa berupa SK Bupati Simeulue tentang pemberhentian dan pengangkatan ASN.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama penggugat 1 sampai 32 atas hak dan martabatnya selaku PNS atau setidak-tidaknya mengembalikan dalam jabatan semula atau setingkat,” perintahnya.

Sebelum membacakan putusan, majelis hakim lebih dahulu menguraikan pertimbangan putusan yang pada intinya bahwa SK Bupati Simeulue yang menonjobkan 32 ASN tidak sesuai prosedur dan mekanisme seperti diatur dalam undang-undang.

Eksepsi (keberatan) yang disampaikan oleh tergugat juga ditolak oleh majelis hakim untuk seluruhnya. “Eksepsi tergugat ditolak untuk seluruhnya,” sebut Yusri.

Sidang itu dihadiri kuasa hukum penggugat, Muhammad Riza Maulana SH, Farizah SH, dan Syahminan Zakaria SH MH. Sedangkan dari tergugat diwakili kuasa hukumnya, Raja Inal Manurung SH.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Simeulue, Erly Hasyim melakukan mutasi di lingkungan pemerintah kabupaten setempat pada akhir Maret 2018. Dari 63 pegawai yang dinonjobkan, 32 pegawai melakukan perlawanan karena merasa tidak bersalah.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved