Jaksa di Arab Saudi Berupaya Hukum Mati Ulama Terkemuka yang Kritik Pemerintah

SERAMBINEWS.COM, RIYADH - Jaksa penuntut umum Arab Saudi sedang mengupayakan hukuman mati terhadap seorang ulama terkemuka yang mengkritik cara negara monarki itu diperintah.

Demikian laporan dari sejumlah media pemberitaan di Saudi, dan pernyataan putra ulama tersebut seperti diwartakan New York Times, Selasa (4/9/2018).

Persidangan terhadap ulama Salman al-Awda (62) itu digelar menyusul kebijakan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, yang menangkap ulama, aktivis, pangeran, dan pengusaha.

Persidangannya digelar di Pengadilan Pidana Khusus di Riyadh pada Selasa lalu.

Dia menghadapi 37 dakwaan, termasuk menyebabkan perselisihan publik, melawan penguasa, dan aktif dalam Ikhwanul Muslimin.

Baca: Duduk Berdampingan, Ustaz Abdul Somad Nasihati Sandiaga Uno Lewat Pantun, Begini Isinya

Baca: Ikatan Masyarakat Aceh-Turki Adakan Seminar dan Expo Internasional

Putra Al-Awda, Abdullah, mengatakan sang ayah diperbolehkan menggunakan jasa pengacara.

"Sekarang mereka membalas dendam terhadap semua kesertaannya dan kegiatan aktivis, serta sikap blak-blakannya," ucapnya.

"Setiap orang yang memiliki kewenangam dan boleh berbicara, mereka (pemerintah) akan membungkamnya sehingga dia tidak bisa mengkritik," imbuhnya.

Peneliti dari Human Rights Watch, Adam Coogle, menilai penangkapan al-Awda dan banyak lainnya cenderung berkaitan politik.

"Jika Anda melihat tuduhannya, itu jelas motif politik," Coogle.

Menurutnya, hal yang sangat jarang bagi jaksa yang mengupayakan hukuman mati untuk kasus seperti itu.

"Saya tidak tahu bagaimana lagi Anda bisa memandang ini, tetapi jelas sebagai eskalasi terhadap para pembangkang dan aktivis Saudi," ucapnya.

Baca: Indonesia Kena Dampak Paling Parah di Asean, Tantangan Besar Negara yang Miliki Utang Tertinggi

Baca: Kotak Makan Berlapis Emas Hilang Beserta Barang Berharga Senilai Rp 104 Miliar, Polisi Buru Pencuri

Al-Awda merupakan tokoh keagamaan kerajaan Saudi selama beberapa dekade.

Dia dikenal karena menjaga jarak dengan pemerintah.

Padahal, banyak ulama di negara tersebut yang memilih menjadi corong pemerintah.