Puteh Kembali Masuk Daftar Balon DPD

Abdullah Puteh akhirnya masuk kembali sebagai bakal calon (balon) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Puteh Kembali Masuk Daftar Balon DPD
SERAMBITV.COM
Abdullah Puteh 

BANDA ACEH - Abdullah Puteh akhirnya masuk kembali sebagai bakal calon (balon) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh. Kepastian itu diperoleh menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (13/9) yang membolehkan eks napi koruptor maju sebagai caleg pada Pemilu 2019 mendatang.

MA dalam putusannya membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 60 huruf (j) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu tahun depan.

Untuk diketahui, perjalanan Abdullah Puteh sebagai calon senator dari Aceh cukup berliku. Awalnya dia dicoret oleh KIP Aceh karena melanggar PKPU Nomor 26, sebab pernah dipenjara di Rutan Salemba, Jakarta karena terjerat kasus korupsi saat ia menjabat sebagai Gubernur Aceh tahun 2004 silam.

Tak diterima dicoret, Puteh mengadukan KIP Aceh ke Panwaslih Aceh. Hasilnya, gugatan Puteh dikabulkan Panwaslih, sehingga ia bisa maju kembali. Panwaslih juga meminta KIP Aceh untuk memasukkan kembali nama Puteh dalam daftar balon DPD.

Namun, putusan itu tak serta merta dijalankan KIP Aceh lantara KPU RI meminta mereka menunda pelaksanaan putusan Panwaslih Aceh sambil menunggu penjelasan dari Bawaslu RI atas pertimbangan hukum amar putusan Panwaslih Aceh. Sehingga, Abdullah Puteh tetap tidak dimasukkan KIP dalam daftar bakal calon anggota DPD RI asal Aceh.

Karenanya, Abdullah Puteh kemudian melaporkan KIP Aceh dan KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP). Sementara KPU RI tetap tak memasukkan nama Puteh sebagai calon hingga keluar hasil uji materi Mahkamah Agung (MA) RI terhadap PKPU. Perjuangan Puteh akhirnya berbuah manis seiring keluarnya putusan MA tiga hari lalu. Abdullah Puteh ‘selamat’ karena adanya gugatan yang disampaikan oleh pihak lain ke MA terkait PKPU tersebut.

Komisioner KIP Aceh, Munawarsyah yang dikonfirmasi Serambi, kemarin, mengatakan, pihaknya sudah tahu tapi belum menerima putusan MA itu. “KPU juga belum menyampaikan tindak lanjut terhadap putusan MA tersebut. Dari putusan yang kita baca, konsekuensinya adalah caleg mantan napi korupsi yang sudah kita coret diterima kembali pencalonannya,” kata Munawarsyah.

Ditanya apakah KIP Aceh pasti akan memasukkan kembali nama Puteh sebagai balon DPD, Munawarsyah mengatakan pihaknya akan melakukan hal tersebut. “KIP Aceh akan memasukkan kembali nama Pak Abdullah Puteh, ya bisa nyalon lagi. Beliau sudah lengkap semua bahannya baik dokumen syarat calon dan dukungan. Selama ini hanya terkendala PKPU saja,” katanya.

Untuk memasukkan kembali nama Abdullah Puteh, lanjut Munawarsyah, perlu revisi PKPU terkait pasal yang disebut dalam keputusan MA bertentangan dengan undang-undang. “Kita terima putusan itu karena sudah digugat di MA. KPU akan merevisi PKPU Nomor 20 terkait pasal yang dianggap bertentangan,” kata Munawarsyah.

Selain Puteh, KIP Aceh juga memastikan akan memasukkan kembali nama Tgk T Abdul Muthalib dalam daftar balon DPD asal Aceh. Sebelumnya, Abdul Muthalib dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KIP Aceh dan gugatannya ke Panwaslih Aceh juga ditolak karena tidak mampu membuktikan dukungan warga sebagai pendukung yang sah.

Namun, hasil koreksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh Nomor 023/PS.REG.Koreksi/Bawaslu/IX/2018 yang dibacakan 13 September lalu memutuskan, menerima koreksi pemohon (Abdul Muthalib). Kemudian memerintahkan Panwaslih Aceh untuk menerbitkan putusan baru memperbaiki putusan sebelumnya yang menolak gugatan Tgk T Abdul Muthalib.

Bawaslu juga memutuskan KIP Aceh untuk menerbitkan keputusan yang mencantumkan daftar calon sementara DPD RI atas nama Tgk T Abdul Muthalib. “Kita diminta untuk memasukkan saudara Abdul Muthalib, ini akan kita jalankan. Tanggal 13 September dibacakan koreksi Bawaslu RI. Jadi, Panwaslih Aceh punya waktu tiga hari untuk menetapkan putusan baru. Setelah itu baru kita masukkan nama Abdul Muthalib dalam daftar,” pungkas Munawarsyah.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help