Pengadaan Kapal Keruk Batal

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh membatalkan pengadaan kapal keruk tahun ini Rp 56 miliar

Pengadaan Kapal Keruk Batal
Kapal Keruk (KK) Raja Jeumpa I milik Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dibeli beberapa tahun lalu dengan dana otonomi khusus seharga Rp 7,6 miliar, hingga kini belum memberi manfaat yang berarti bagi masyarakat. Bahkan kini KK Raja Jeumpa I hanya bersandar di dermaga Kuala Raja Kecamatan Kuala dan terancam jadi besi tua. Foto direkam Minggu (15/11). SERAMBI/FERIZAL HASAN 

* Akan Diganti Ponton

BANDA ACEH - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh membatalkan pengadaan kapal keruk tahun ini Rp 56 miliar, meski awalnya sudah direncanakan. Pasalnya, belum ada kajian mendalam mengenai jenis dan tipe kapal yang ingin dibeli. Namun, untuk pengerukan dermaga pelabuhan perikanan serta muara sungai yang dangkal di Aceh, tahun depan akan diganti pengadaan dua ponton bermesin sebagai tempat berdiri beko pengerukan.

Kepala DKP Aceh, Cut Yusminar API, menyampaikan hal ini kepada Serambi, Minggu (16/9). Menurutnya, sesuai peraturan perencanaan pembangunan, untuk pengadaan barang yang tak tersedia di pasar, seperti mobil dinas, harus dilakukan kajian terlebih dahulu terhadap barang yang hendak diadakan tersebut, termasuk untuk jenis kapal keruk itu yang tak tersedia di showroom kapal dan setelah itu baru dilelang.

“Namun, dalam hal ini, baru ada usulan program pengadaan kapal tersebut dengan pagu Rp 56 miliar. Pengadaan itu dibatalkan karena belum dibuat kajian analisa tipe atau spesifikasi dan jenis kapal keruk yang ingin diadakan,” kata Cut Yusminar.

Yusminar mengatakan sekiranya semua kajian itu sudah ada, maka perusahaan pemenang lelang tinggal datang ke galangan kapal yang sudah berpengalaman untuk memesan sesuai spesifikasi ditetapkan DKP Aceh. Begitu pun, kata Yusminar, untuk pengerukan kolam dermaga pelabuhan perikanan, kuala, dan muara sungai yang dangkal, serta kolam Dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Banda Aceh, Pelabuhan Perikanan di Kuala Idi, Aceh Timur, dan Pelabuhan Perikanan di Abdya, tetap akan dilaksanakan tahun depan, namun tak lagi menggunakan kapal keruk, melainkan beko besar yang panjang.

“Beko itu ditempatkan di atas ponton bermesin sebanyak dua atau tiga unit untuk menggeruk kolam dermaga. Maka untuk tahun depan, kita ada usulkan pengadaan dua unit ponton besar bermesin untuk ditempatkan masing-masing satu unit di PPS Lampulo dan Pelabuhan Perikanan Kuala Idi,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan penempatan ponton ini di Kuala Idi, selain untuk mengeruk kuala dan kolam dermaga yang sering dangkal, juga bisa dipinjamkan untuk pengerukan kuala/muara sungai yang dangkal di wilayah pantai timur-utara Aceh. Begitu juga yang ditempatkan di PPS Lampulo, selain untuk mengeruk kolam dermaga yang dangkal di kawasan PPS tersebut, juga bisa dipinjamkan untuk mengeruk muara atau kuala sungai dangkal di wilayah pantai barat - selatan Aceh.

Yusminar menambahkan sesuai pengalaman sejumlah perusahaan sebelumnya, pengerukan memakai kapal keruk tak maksimal karena sering rusak, bahkan ada tertanam di dasar kolam dermaga, sehingga pekerjaan terhenti, seperti saat penyedotan kolam kecil dermaga PPS Lampulo pertama kali, sehingga pengerukan kolam dermaga PPS Lampulo ketiga tahun ini, sudah menggunakan beko tangan panjang yang ditempatkan di atas ponton. Ponton bermesin itu bisa berpindah ke segala arah tanpa ditarik kapal.

“Cara kerja lebih efisien dan efektif. Kalau ada benda seperti sepeda motor, mobil, dan barang besi lain yang terdapat dalam kolam dermaga, bisa diangkut atau dikeruk ke darat dengan beko. Tapi kalau menggunakan kapal keruk pakai sedotan pasir, benda berat yang terdapat dalam kolam, dermaga tidak bisa diangkut ke daratan,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, yang dikonfirmasi Serambi kemarin, mengatakan bagaimana pun caranya tumpukan pasir laut dalam, sehingga membuat kuala atau mulut sungai menjadi dangkal, maka harus dikeruk, sehingga arus pasang surut air laut ke sungai kembali lancar dan nelayan tak perlu lagi harus menunggu air laut pasang, baru bisa melaut atau bisa pulang ke rumah, jika sudah melaut. Menurutnya, hal ini sesuai yang ia lihat saat melakukan kunjungan kerja, sejumlah kuala dan muara di wilayan pantai utara Aceh sudah dangkal karena tumpukan pasir laut.

“Mengeruk muara sungai hingga bisa menormalkan kembali air laut masuk, sama halnya kita membantu kesusahan nelayan di pesisir pantai. Kalau muara sungainya dangkal, jadwal nelayan melaut dan pulang ke rumah membawa hasil tangkapan menjadi terganggu atau terhambat, sehingga membuat pendapatan nelayan menurun,” kata Muharuddin. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved