Kapolres: Perlu Qanun Pengawasan Ternak

Kapolres Aceh Besar, AKBP Drs Heru Suprihasto SH mengatakan, pelepasliaran ternak

Kapolres: Perlu Qanun Pengawasan Ternak
SEKRETARIS Redaksi Serambi Indonesia, Bukhari M Ali menerima kunjungan silaturahmi Kapolres Aceh Besar, AKBP Heru Suprihasto bersama rombongan di ruang Newsroom Harian Serambi Indonesia, di Jalan Raya Lambaro Km 4,5 Gampong Meunasah Manyang Pagar Air, Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (18/9). 

* Terkait Tingginya Kecelakaan di Jalan

BANDA ACEH - Kapolres Aceh Besar, AKBP Drs Heru Suprihasto SH mengatakan, pelepasliaran ternak--seperti sapi dan kerbau--oleh pemilik di ruas Jalan Banda Aceh-Medan serta ruas lintas barat-selatan (Jalan Banda Aceh-Calang), dalam wilayah hukum Polres Aceh Besar, menjadi masalah serius bagi pengguna jalan. Pasalnya, tidak sedikit kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh ternak yang berkeliaran di jalan raya.

“Banyak kecelakaan yang disebabkan oleh ternak yang berkeliaran di jalan raya. Kondisi ini meresahkan para pengguna jalan. Kami berharap DPR Aceh perlu mengeluarkan sebuah qanun pengawasan tentang ternak, sehingga tindakan yang diambil ada landasan hukumnya,” kata AKBP Heru saat berkunjung ke Kantor Serambi Indonesia, Meunasah Manyang PA, Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (18/9).

Kedatangan Kapolres Heru yang ikut didampingi Kasat Interkam, Iptu Muhammad Nizar MH dan Kasubag Humas, Ipda Ramlan Tobo disambut Pemimpin Perusahaan Serambi Indonesia, Mohd Din, Sekretaris Redaksi, Bukhari M Ali, Wakil Redaktur Pelaksana Nasir Nurdin, Manajer Multimedia Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur, Manajer Percetakan Umum Firdaus D dan Manajer Promosi M Jafar.

Dikatakan, penerbitan qanun pengawasan ternak penting, agar pemilik ternak memiliki tanggung jawab untuk menjaga hewan peliharaannya. Karena, lanjut AKBP Heru, jika tak ada qanun sulit bagi pihaknya menindak pemilik yang ternaknya berkeliaran di jalan.

Heru menilai dengan ada qanun pengawasan ternak, petugas lebih leluasa menertibkan, karena mempunyai landasan hukum kuat. “Tanpa qanun, petugas sulit untuk melakukan penertiban,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu Kapolres Aceh Besar juga menjelaskan, selama ini jika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh ternak, sulit menemukan siapa pemilik ternak karena tidak ada yang mengaku. Padahal dampak dari peristiwa itu tidak saja menyebabkan kerusakan parah pada kendaraan, tapi juga terkadang menyebabkan kematian. “Ini kondisi ril, sehingga qanun pengawasan ternak itu perlu dikeluarkan segera,” ungkapnya.

Kapolres Aceh Besar, AKBP Heru Suprihasto mengharapkan dukungan semua pihak dan elemen untuk menciptakan Aceh Besar tetap kondusif menjelang dan saat pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yang tahapannya, segera dimulai pada 23 September 2018.

“Besok (hari ini-red) akan dimulai apel gelar pasukan yang melibatkan semua stakeholder. Lalu, pada 23 September 2018, akan ada deklarasi damai yang diikuti parpol-parpol. Kami juga akan melaksanakan kunjungan ke alim ulama, ormas, dan pimpinan dan pengurus parpol serta ke media, dengan harapan mari sama-sama kita jaga situasi di Aceh Besar, khususnya dan Aceh umumnya tetap kondusif dan menyejukkan,” jelas Heru.

Kapolres juga mengungkapkan sejumlah persoalan, seperti narkoba, illegal logging (perambahan hutan) dan galian c serta ganti rugi jalan tol yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum-oknum.(mir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved