Aparat Desa Meudhang Ghon di Aceh Jaya Diduga Lakukan Pungli Pembuatan Sertifikat Prona

Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG – Pembuatan sertifikat tanah program nasional agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan Prona di Kabupaten Aceh Jaya disinyalir adanya dugaan pengutan liar (pungli) yang dilakukan oknum aparat Desa Meudhang Ghon, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten setempat.

Padahal, Prona merupakan sertifikat tanah bersubsisidi yang diberikan pemerintah secara gratis kepada masyarakat Indonesia.

“Katanya untuk uang kopi aparatur desa, tapi biayanya dipatok sebesar Rp200 ribu per sertifikat yang dikeluarkan,” kata seorang warga kepada Serambinews.com, Jumat (5/10/2018).

Baca: Sertifikat Prona tak Disalur Merata

Ia menambahkan, saat ini sudah ada 3 orang yang dipungut biaya dengan besaran Rp200 ribu dalam melakukan pengurusan dan pembuatan sertifikat tanah tersebut.

“Kalau mereka sudah mampu bayar ya sudah dibayar, tapi masih banyak juga yang belum bayar dan masih mempertanyakan hal tersebut,” katanya.

Pungutan tersebut juga menjadi pertanyaan masyarakat, karena pemerintah secara luas memberikan informasi bahwa sertifikat tersebut diberikan secara gratis dan cuma-cuma.

Sementara itu, salah seorang masyarakat lainnya asal Desa Kareung Ateuh juga mengutarakan hal yang sama.

Ia mengaku harus membayarkan uang ratusan ribu rupiah untuk pengurusan sertifikat Prona.

“Iya dipungut, katanya juga untuk uang kopi,” kata warga Desa Kareung Ateuh.

Keuchik Meudhang Ghon, Sofyan yang dikonfirmasi belum memberikan alasan terkait dugaan adanya pungutan liar yang dilakukan oknum aparat Desa Meudhang Ghon, Kecamatan Indra Jaya, Aceh Jaya.

“Masalah sertifikat yang ka dipeek nyan eung, nyo loen tengeh pajoh bu, ateuk loen telpon balek beh (masalah sertifikat yang sudah dinaikan ya, ini saya lagi makan, nanti saya telpon kembali iya),” kata Keuchik Sofyan.

Namun, dua jam ditunggu, Keuchik Sofyan juga tidak mencoba menghubungi kembali. (*)