Salam

Dilarang Kampanye di Lembaga Pendidikan!

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melarang kontestan Pilpres 2019 berkampanye di pondok pesantren

Dilarang Kampanye di Lembaga Pendidikan!
PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio S Djambak, Pangdam IM, Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko, Wali Nanggroe, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, Komisioner KIP dan Panwaslih Aceh, pimpinan parpol, serta calon anggota DPD RI melepas burung merpati pada deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019, di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Minggu (23/9). 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melarang kontestan Pilpres 2019 berkampanye di pondok pesantren dan sekolah-sekolah. “Berkampanye di lembaga pendidikan dan pondok pesantren merupakan bentuk pelanggaran Undang-undang Pemilu yang punya konsekuensi berupa hukuman pidana,” tegas Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Bawaslu menegaskan, larangan berkampanye di lembaga pendidikan sudah jelas tertera di UU Pemilu. Sehingga, para timses pasangan calon tidak perlu mempermasalahkan aturan tersebut. “Pokoknya Undang-undang sudah larang, itu bukan permintaan KPU atau Bawaslu,” kata Fritz.

Larangan berkampanye di lembaga pendidikan sudah tertulis jelas di Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu. Aturan itu berbunyi, “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.”.

Sedangkan sanksi untuk pelanggaran aturan tersebut diatur dalam Pasal 521 UU Pemil yang berbunyi “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.”

Yang menarik, larangan itu disambut kontroversi oleh pasangan capres/cawapres. Kubu Prabowo menyatakan akan mematuhi larangan itu. Sebaliknya kubu Jokowi merasa paling dirugikan akan berjuang agar larangan itu dapat ditinjau ulang.

Bagi masyarakat, pers, atau LSM pengawas pemilu juga diberitahukan bahwa aturan itu tidak melarang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berkunjung ke pesantren atau sekolah. Yang dilarang adalah jika kunjungan itu bermuatan kampanye, misalnya ada penyampaian visi dan misi. “Itu sangat dilarang,” kata Bawaslu.

Sesungguhnya, menyampaikan visi misi atau tidak, setiap kunjungan peserta pilpres ke mana pun, tujuannnya adalah untuk berkampanye. Bersosialisasi diri kepada calon pemilihnya. Mereka datang ke pasar moderen atau tradisional dan tanya-tanya harga sembako adalah bentuk meraih simpati dari masyarakat kelas bawah. Demikian juga jika tiba-tiba ada calon presiden atau calon wakil presiden mendadak jadi khatib atau jadi imam di masjid-masjid di daerah --padahal sebelumnya jarang sekali kunjungan ke pelosok-pelosok-- juga jelas-jelas sebagai bentuk usaha meraih daya tarik dari masyarakat.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh peserta Pilpres 2019 bersama timnya saat ini adalah kampanye. Cuma saja, caranya ada yang dalam bentuk tebar pesona. Belum pada tahap bagi sembako. Atau juga mungkin sudah bagi sembako dengan dalih bantuan untuk korban bencana.

Jadi, jika selama ini mereka mati-matian membantah bahwa kunjungan ke lembaga-lembaga pendidikan dan pondok pesantren untuk berkampanye, maka itu adalah dusta!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved