Dinilai Cacat Prosedur, LSM JANG-KO Laporkan Proses Penjaringan Komisioner KIP Aceh Tengah ke KPU
Ilham Saputra yang dihubungi secara terpisah mengatakan, pihaknya telah menerima laporan JANG-KO.
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Yusmadi
lihat foto
Laporan Fikar W Eda | Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Aktivis JANG-KO (Jaringan Anti Korupsi Gayo), Kamis (18/10/2018) menyerahkan laporan ke KPU RI terkait penjaringan dan penyaringan calon Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah Priode 2019-2024.
Laporan JANG-KO diterima oleh Ilham Saputra Komisioner KPU RI.
Aktivis JANG-KO, Ricky Arasendi mengatakan yang dilaporkan adalah dugaan cacat prosedur perekrutan dan pemilihan calon anggita KIP Aceh Tengah periode 2019-2024 menggunakan Qanun No 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, yang tidak mengatur masa periodesasi batas jabatan calon Komisioner KIP.
Baca: Sukseskan Pilkada, KIP Aceh Tengah Gandeng KNPI
Sementara di dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, di dalam pasal 5 ayat 1 huruf q mengenai persyaratan calon anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota menyebutkan, ketentuan "belum pernah menjabat sebagai anggota KPU/KIP Provinsi Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota selama 2 kali masa jabatan yang sama."
Baca: PTUN Batalkan Pengangkatan KIP Aceh Tengah
"Berdasarkan pantauan dan temuan kami, pada tahapan seleksi terdapat 2 (dua) calon komisioner KIP Aceh Tengah yang nyatanya telah pernah menjabat sebagai Komisioner KIP Kabupaten," ujar Ricky.
Kepada KPU, JANG-KO menyatakan proses perekrutan dan penetapan komisioner KIP Aceh Tengah cacat prosedural, bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) huruf q Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 tahun 2018.
Untuk itu KPU RI diminta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses perekrutan dan penetapan komisioner KIP Aceh Tengah periode 2019-2024.
KPU RI diminta membatalkan atau tidak menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota komisioner KIP Aceh Tengah periode 2019-2024 tersebut.
Ilham Saputra yang dihubungi secara terpisah mengatakan, pihaknya telah menerima laporan JANG-KO.
"Kami menerima laporannya saja dulu. Sebab sampai sekarang KPU belum menerima hasil paripurna DPRK," kata Ilham. (*)
