Ribuan Siswa di Abdya Terancam Tak Bisa Memilih, Ini Sebabnya
Dalam kegiatan KIP itu, KIP Abdya menemukan, masih banyak pemilih pemula belum terdaftar dalam DPT
Penulis: Rahmat Saputra | Editor: Muhammad Hadi
lihat foto
Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya
SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya (Abdya) kembali melakukan sosialisasi tentang tahapan, peserta, dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg dan Pilpres 2019, Selasa (23/10/2018) di SMAN 2 Abdya.
Sosialisasi kali ini, dilakukan pada siswa-siswi, atau pemilih pemula di sejumlah sekolah di Abdya, dalam program KIP Abdya Goes To School.
Dalam kegiatan KIP itu, KIP Abdya menemukan, masih banyak pemilih pemula belum terdaftar dalam DPT.
Baca: Mesin Potong Padi di Abdya Telan Korban Jiwa, Seorang Meninggal dan Satu Orang Patah Tangan
Bukan itu saja, KIP Abdya juga menemukan, siswa-siswi yang sudah berumur 17 tahun, namun belum memiliki KTP Elektronik (E-KTP).
Jika tidak segera memiliki E-KTP, para siswa-siswi itu terancam tidak bisa memberikan hak suara pada 17 April 2019.
Ketua Divisi Program dan Data KIP Abdya, Martono mengatakan bahwa hasil sosialisasi ke sejumlah sekolah, pihaknya menemukan ada ribuan siswa-siswi di Abdya belum memiliki E-KTP.
Baca: KIP Abdya Datangi Sejumlah Kampus, Ini Ajakan Ketua KIP Abdya
"Iya, kita menemukan masih ada siswa yang sudah berumur 17 tahun atau pemilih pemula, tapi belum memiliki e-KTP," ujar Ketua Divisi Program dan Data KIP Abdya, Martono.
"Misal di Manggeng, dari ratusan siswa yang sudah berumur 17 tahun, hanya lima orang yang memiliki E-KTP. Begitu juga di beberapa sekolah SMA di kecamatan lain, hanya beberapa saja yang sudah memiliki E-KTP," tambahnya.
Dengan temuan itu, kata Martono, pihaknya meminta pada dinas kependudukan dan catatan sipil untuk lebih aktif, terlebih sudah ada perintah kemendagri agar datang ke sekolah-sekolah.
Baca: Di Abdya, Miftahul Jannah Disambut Seperti Juara, Wakil Bupati Sebut Pahlawan Penegakan Syariat
"Sehingga siswa-siswi itu memiliki E-KTP, dan bisa memberikan hak pilihnya pada Pileg dan Pilpres," katanya. .
Jika tidak, sebutnya, para siswa-siswi itu terancam tak bisa memberikan hak pilih pada 17 April 2019.(*)
