Importir Sabang Gugat Menkeu

Importir barang, Munirwan M Alamy, menggugat Menteri Keuangan (Menkeu), Direktur Jenderal Bea Cukai

Importir Sabang Gugat Menkeu
NASRULLAH ABDULRAHMAN, Kuasa Hukum Penggugat

* Terkait Ditahannya Barang Impor dari Malaysia

BANDA ACEH - Importir barang, Munirwan M Alamy, menggugat Menteri Keuangan (Menkeu), Direktur Jenderal Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai Aceh, dan Kepala Kantor Bea Cukai Sabang ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh.

Gugatan dilayangkan menyusul penahanan yang dilakukan oleh Kanwil Bea Cukai Aceh dan Kepala Kantor Bea Cukai Sabang terhadap barang-barang impor asal Malaysia yang dipasok oleh penggugat ke Pelabuhan Bebas Sabang melalui PT Awe Getah.

“Kepala Bea Cukai Sabang dan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh kita duga telah menghalangi, menghambat dan menahan sebagian barang yang diimpor melalui jasa PT Awe Geutah,” kata Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Nasrullah Abdulrahman SH, selaku kuasa hukum penggugat, kepada Serambi, Kamis (25/10).

Padahal barang-barang yang diimpor itu dia katakan, telah sesuai dengan Surat Izin Pemasukan Barang ke Kawasan Sabang Nomor: 513/ PTSP-BPKS/09 Tanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

“Apabila tidak sesuai dengan jenis dan jumlahnya yang tercantum dalam dukumen impor dan manifest, maka barang-barang tersebut direekspor ke negara asalnya yang diawasi oleh BPKS dan atau Bea Cukai, bukan malah ditahan,” tambah Nasrullah.

Barang yang diimpor itu sebut Nasrullah, meliputi baju gamis/jubah, sepatu, celana jeans, kopiah, tas, karpet, tali pinggang, kain, frame gambar, drone, jam dinding, kain ayunan, spring per ayunan, komputer LCD & CPU, produk kesehatan, kopi mix, kopi radix hpa, susu milo, kosmetik, dan lain-lain.

Barang-barang itu diangkut dari Port Klang Malaysia pada tanggal 23 Mei 2018 dan tiba di Pelabuhan Bebas Sabang pada tanggal 28 Mei 2018. Barang diangkut dengan menggunakan Kapal Motor Aceh Alumunium yang disewa oleh Munirwan M Alamy sebesar Rp 150.000.000.

Menurut Nasrullah, penahanan barang-barang impor itu tidak hanya merugikan kliennya secara pribadi, tetapi juga merugikan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Sebab, salah satu tujuan dibukanya Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas adalah untuk menambah dan meningkatkan pendapatan masyarakat Aceh khususnya dan rakyat Indonesia umumnya.

Oleh karena itu, pihaknya lantas memperbarui gugatan, dari sebelumnya menuntut ganti rugi materil dan inmaterial sebesar Rp 31 miliar, naik menjadi Rp 200 miliar. “Perubahan gugatan itu telah kita masukkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 1 September 2018. Sidang perdana dijadwalkan akan dibuka pada 30 Oktober 2018,” imbuh Nasrullah.

Kuasa hukum lainnya yang juga Wakil Ketua LBH Aceh, Riska Yusfa SH MKn ikut menambahkan bahwa dalam persidangan nanti, Gubernur Aceh, DPRA dan BPKS akan ikut dipanggil ke pengadilan untuk menyampaikan keterangan terkait status Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang.

“Pengadilan telah memanggil pihak-pihak tersebut untuk menyampaikan secara rinci mengenai status yang sebenarnya tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang,” ujar Riska.

Gubernur, DPRA, dan BPKS juga harus menjelaskan secara terbuka di persidangan, barang-barang apa saja yang bisa dimasukkan dan yang tidak boleh dimasukkan ke Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Riska menuturkan, apa yang telah dilakukan oleh Kepala Bea Cukai Sabang dan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh dapat menghambat dan menghalangi pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebagai Pelabuhan Impor, serta menghambat pertumbuhan ekonomi Sabang dan Aceh.

“Para pengusaha juga bakal tidak berani lagi melakukan berbagai investasi di Kawasan Bebas Sabang, sehingga pada akhirnya ikut menghambat penciptaan dan perluasan lapangan kerja,” demikian Riska. (yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved