Rp 3,6 M untuk Mobil Camat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat mengusulkan anggaran sebesar Rp 3,6 miliar

Rp 3,6 M untuk Mobil Camat
SERAMBI/RIZWAN
KETUA DPRK Aceh Barat ketika menerima aksi demo 35 tenaga honorer BPBD yang dipecat ke Gedung Dewan 

* Usulan Eksekutif dalam RAPBK Aceh Barat 2019

MEULABOH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat mengusulkan anggaran sebesar Rp 3,6 miliar untuk pembelian mobil dinas baru bagi 12 camat se-kabupaten setempat. Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) 2019 yang kini mulai dibahas oleh tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK dengan tim anggaran Pemkab setempat di Gedung Dewan.

Data yang diperoleh Serambi, Kamis (15/11) kemarin, usulan pembelian mobil baru untuk 12 camat itu masuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Setiap satu unit mobil tertera harga Rp 300 juta. Selain mobil untuk camat, juga diusulkan anggaran untuk pembelian satu unit mobil dinas bagi SKPK (satuan kerja perangkat daerah) yang nilainya juga Rp 300 juta.

Tim Banggar DPRK dan tim Pemkab Aceh Barat sudah menjadwalkan pembahasan RABPK 2019 mulai 15-24 November 2018. Sedangkan untuk dokumen BPKD sendiri direncanakan dibahas pada 21 November nanti. Di sisi lain, pengadaan mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati dilaporkan belum tertera dalam dokumen BPKD tersebut. Padahal, dalam APBK-P 2018 lalu, pernah diusul tetapi dihapus karena dinilai belum mendesak, selain juga angkanya yang terlalu tinggi.

Pada bagian lain, sebuah program Pemkab Aceh Barat yang belum disahkan pada APBK-P 2018 lalu, dilaporkan juga kembali diusul eksekutif dalam RAPBK 2019, yakni bantuan beras sejahtera daerah (rastrada) untuk 2.400 KPM (keluarga penerima manfaat). Usulan rastrada dengan penerima dari keluarga miskin itu tertuang dalam dokumen RKA Dinas Sosial kabupaten setempat.

Selain dianggarkan dana Rp 2,8 miliar untuk rastrada, juga dianggarkan dana sebesar Rp 840 juta untuk honor tim verifikasi program tersebut. Kalangan dewan sempat menyorot honor tim verifikasi sebesar Rp 840 juta yang dinilai terlalu tinggi. Kecuali itu, DPRK juga menekankan perlunya penggodokan data penerima rastra dari pusat dengan penerima 16.948 KPM, sehingga tidak tumpang tindih.

Sementara itu, tim Banggar DPRK dan Pemkab Aceh Barat pada Kamis (15/11), sepakat mengundurkan jadwal sidang pembahasan RAPBK 2019 ke Jumat (16/11) hari ini. Padahal, Kamis kemarin, merupakan sidang perdana dengan agenda pembahasan anggaran untuk enam SKPK (satuan kerja perangkat kabupaten) meliputi, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Keluarga Sejahtera, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Gampong, serta Dinas Perkebunan dan Peternakan. Sidang yang dipimpin Ketua DPRK, kemarin, sempat dibuka sebentar sebelum kemudian kembali ditunda.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved