Puji Turki dan Erdogan, Ketua PKR Malaysia Anwar Ibrahim Sepakat Kurangi Ketergantungan pada Dolar

SERAMBINEWS.COM, ISTANBUL - Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia, Anwar Ibrahim memuji peran Turki, terutama Presidennya Recep Tayyip Erdogan, dalam membela hak-hak warga muslim di banyak negara.

Pernyataan itu disampaikan Anwar Ibrahim dalam wawancara eksklusif dengan Kantor Berita Turki, Anadolu Agency, yang dipublikasi, Jumat (30/11/2018).

Di akhir wawancara, Anwar Ibrahim mendukung seruan pemimpin Turki Erdogan untuk mengutamakan mata uang lokal dalam perdagangan, daripada dolar AS.

Anwar Ibrahim sepakat dengan Erdogan yang menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada dolar.

Menurutnya, ketergantungan dolar menimbulkan "malapetaka" di banyak negara ekonomi.

Partai Keadilan Rakyat yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim adalah partai terbesar dalam koalisi berkuasa Malaysia saat ini.

Anwar Ibrahim pun dipersiapkan untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia dalam dua tahun ke depan.

Baca: Mahathir Mohamad Belum Bisa Janjikan Siapa Penggantinya, Mungkinkah Anwar Ibrahim?

Baca: Selain Anwar Ibrahim, Ini 5 Pemimpin Negara yang Pernah Dipenjara

Dalam wawancara khusus dengan Anadolu Agency, Anwar Ibrahim membahas situasi politik di dunia secara umum dan juga negaranya sendiri.

"Turki, dan khususnya presidennya, telah muncul sebagai suara hati nurani bagi dunia Muslim dan juga untuk negara-negara berkembang," kata Anwar Ibrahim.

Mengacu pada penyebab orang-orang Palestina dan Rohingya yang dianiaya dari Myanmar, Anwar berkata: "Ketika sampai pada keadilan, dia (Erdogan) tidak berkompromi."

Dia menambahkan: "Jumlah migran dari Suriah (di Turki), yang tidak dapat Anda abaikan, telah mencapai 3,5 juta orang - tidak ada negara di dunia yang memiliki kepemimpinan yang menunjukkan empati begitu banyak bagi orang miskin, bagi yang tertindas."

Mengomentari langkah Amerika Serikat tahun lalu yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Anwar Ibrahim mengatakan negara itu tidak memiliki kepedulian terhadap "masalah keadilan dan perampasan fasilitas dasar."

Yerusalem tetap menjadi jantung dari konflik Timur Tengah selama puluhan tahun, dengan Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur - yang diduduki oleh Israel sejak 1967 - mungkin suatu hari berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina.

Langkah AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel menarik kecaman internasional yang meluas.

Baca: Ikut Demo Besar di Istanbul, Erdogan Kecam Dunia Atas Kegagalan dalam Ujian di Yerusalem

Baca: Jalan Lurus Erdogan di Idlib – Suriah

Legitimasi Pemerintah