Empat Kali Mangkir Panggilan, Tersangka Kasus Korupsi Tanah di Pidie Didesak Menghadap Penyidik

Kedua tersangka adalah Drs H Arifin bin Rahmad dan Ibrahim bin Nyakmad. Sebelumnya, keduanya sudah empat kali mangkir dari panggilan tim penyidik.

Empat Kali Mangkir Panggilan, Tersangka Kasus Korupsi Tanah di Pidie Didesak Menghadap Penyidik
Dok. Serambinews.com
Ilustrasi Korupsi 

Laporan Idris Ismail | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Kuasa hukum kedua tersangka kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengolaan dana kegiatan pengadaan tanah untuk sarana olaharaga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Parawisata (Disporapar), Mohammad Isa Yahya SH meminta kedua tersangka segera menghadap penyidik.

Kedua tersangka adalah Drs H Arifin bin Rahmad dan Ibrahim bin Nyakmad. Sebelumnya, keduanya sudah empat kali mangkir dari panggilan tim penyidik Kejaksaan Negeri Pidie.

Sebelumnya, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Pidie, Naungan Harahap SH MH melalui surat Nomor SP-175/N.1.12./FD.1/11/2018 perihal pemanggilan terhadap kedua tersangka pada 28 November 2018 bahwa untuk menghadap jaksa penyidik masing-masing.

Baca: Tersandung Korupsi, Iskandar Diberhentikan dan Didemo

"Sesuai dengan panggilan yang keempat kali dipanggil ternyata tidak dipenuhi oleh kedua tersangka dengan alasan yang tidak diketahui oleh saya selaku kuasa hukum," sebut Mohammad Isa Yahya SH kepada Serambinews.com, Selasa (4/12/2018).

Dikarenakan panggilan keempat kali yang tidak dipenuhi atau mangkir, maka pihaknya dari kantor perwakilan pengacara Mohammad Isa Yahya SH & Associates meminta kedua tersangka dimanapun berada untuk dapat memenuhi penggilan penyidik.

Baca: BREAKING NEWS - Kejari Tahan Dua Tersangka Korupsi Proyek E-Learning di Dinas Pendidikan Abdya

Mohammad Isa Yahya mengatakan, kedua tersangka bisa saja menganggap tidak bersalah tetapi pada kenyataannya ada panggilan secara hukum yang wajib dipenuhi kepada penyidik.

Seperti halnya, harga tanah yang sempat disebutkan adanya unsur mark up (penggelembungan harga) yang dilakukan tersangka (Drs Arifin Rahmad).

"Artinya dalam kasus ini telah sesuai dengan regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (1) Perpres Nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012," jelasnya.

"Setelah dipelajari semua dokumen ternyata pihaknya tidak menemukan hal-hal yang melanggar hukum," kata Mohammad Isa Yahya SH. (*)

Penulis: Idris Ismail
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved