BI Susun Master Plan Ekonomi Aceh

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh menyusun master plan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah

BI Susun Master Plan Ekonomi Aceh
ZAINAL ARIFIN LUBIS, Kepala Kantor Perwakilan BI Aceh

BANDA ACEH - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh menyusun master plan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari penerapan prinsip syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Aceh. Informasi ini terungkap dalam diskusi di Aceh Economic Summit 2018, Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Rabu (5/12).

Kepala Kantor Perwakilan BI Aceh, Zainal Arifin Lubis saat menjadi narasumber dalam event yang diadakan oleh Bappeda Aceh itu mengatakan, penting menerapkan nilai dan prinsip syariat Islam dalam setiap aspek dan sendi perekonomian. “Visi ini kemudian dijabarkan dalam rangkaian misi dan program yang tentunya memerlukan sinergi dan dukungan dari berbagai stakeholder, terutama pemerintah Aceh,” kata Zainal Arifin Lubis.

Dikatakan, roadmap yang sudah disusun oleh pihaknya itu untuk jangka pendek dan menengah hingga tahun 2024. “Ke depan masih diperlukan pembahasan di level teknis bersama pemerintah Aceh agar master plan yang disusun benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik,” tambahnya.

Pada 2018, Kantor Perwakilan BI Aceh sudah melaksanakan berbagai program, di antaranya edukasi ekonomi dan keuangan syariah, rangkaian focus group discussion (FGD) tentang konsep pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, pemberdayaan ekonomi dayah, memfasilitasi pelaksanaan workshop pembekalan kompetensi calon anggota Dewan Pengawas Syariah, dan mensosialisasikan model halal value chain.

Sementara itu, narasumber lainnya yang juga staf ahli menteri bidang pemerataan dan kewilayahan, Drs Oktorialdi MA PhD menyampaikan, Aceh masih memiliki persoalan yang belum selesai, di antaranya ketergantungan ekonomi yang tinggi dengan daerah lain. Selain itu juga rantai ekonomi yang panjang dan tidak berpihak kepada kesejahteraan petani.

Menurutnya, untuk memecahkan persoalan itu maka Pemerintah Aceh tidak hanya menggunakan perspektif birokrat yang selama ini digunakan, yaitu dengan hanya melibatkan dinas atau instansi pemerintah terkait dan akademisi dalam mencari solusinya.

“Untuk memecahkan persoalan di bidang pertanian, perusahaan seperti Eragano.com perlu dilibatkan, sehingga betul-betul dapat dikaitkan dengan perkembangan ekonomi digital dan mengikuti tren industri 4.0,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Rektor IV Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Dr Hizir Sofyan MSc mengatakan, revolusi industri 4.0 juga memerlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia, baik dari sisi kualitas hingga dari sisi karakter. Menurutnya, indeks pembangunan manusia di Aceh dapat dikatakan cukup baik, sebesar 70,60 atau tertinggi ke-4 di Sumatera. “SDM merupakan kunci penting dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan berbagai peluang ekonomi yang ada di era industri 4.0,” demikian Hizir Sofyan.(una/rel)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved