Mekanisme Pencalonan Wali Nanggroe Harus Diperjelas

Jabatan Tengku Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe IX akan berakhir pada 16 Desember

Mekanisme Pencalonan Wali Nanggroe Harus Diperjelas
IST
SYAIBA IBRAHIM,Katibul Wali

BANDA ACEH - Jabatan Tengku Malik Mahmud Al-Haythar sebagai Wali Nanggroe IX akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Selanjutnya, jika mengacu pada qanun, Wali Nanggroe akan dipilih secara demokrasi melalui komisi pemilihan yang dibentuk oleh Tuha Peuet berdasarkan keputusan Wali Nanggroe.

Anehnya, hingga saat ini, komisi yang bertanggung jawab untuk itu belum dibentuk, padahal jabatan Malik Mahmud hanya tinggal beberapa hari saja. Katibul Wali, Drs Syaiba Ibrahim yang dikonfirmasi Serambi dua hari lalu membenarkan bahwa hingga saat ini memang belum ada komisi tersebut.

Belum adanya komisi pemilihan, memuculkan pertanyaan banyak pihak terkait itu, termasuk ulama Aceh, Tgk H Ahmad Tajuddin atau yang akrab disapa Abi Lampisang. Abi Lampisang juga pernah menyoal hal tersebut kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada pertengahan November lalu.

Diwawancarai Serambi tadi malam, Abi Lampisang menjelaskan, upaya dirinya mengadu kepada Ombudsman beberapa waktu lalu tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya ingin mekanisme pencalonan Wali Nanggroe diperjelas sehingga publik tahu secara detail terkait itu.

“Kita tidak ada masalah dengan orang, tapi yang kita persoalkan adalah hukum, aturan. Kita mempertanyakan kejelasan aturan tersebut, kita ingin mekanisme tentang pencalonan Wali Nanggroe itu diperjelas seperti apa,” kata Abi Lampisang.

Jika merujuk pada qanun tentang Lembawa Wali Nanggroe, baik Qanun Nomor 8 Tahun 2012 maupun Qanun Nomor 9 Tahun 2013, secara jelas memang disebut Wali Nanggroe dipilih oleh komisi pemilihan. “Nah, ketika qanun sudah dibuat, ya harus dijalankan sebagaimana mestinya, jangan melanggar aturan,” katanya.

Menurut pendiri Partai Gab That itu, masyarakat Aceh tidak berebut untuk mencalonkan diri menjadi Wali Nanggroe. Namun, katanya, masyarakat Aceh harus diberi tahu terkait kejelasan pencalonan sebagaimana aturan yang telah dibuat. “Jangan sampai tidak dilakukan secara aturan, itu salah. Sebab kalau tidak sesuai, maka hal itu tidak sah,” katanya.

Ditanya Serambi apa dirinya berniat untuk mencalonkan diri sebagai Wali Nanggroe X? Abi Lampisang mengatakan, yang terpenting untuk saat ini dibuka dulu seleksi atau pencalonan. “Dibuka dulu (pendaftaran), sesuai aturan. Ini dibuka tidak, bagaimana kita mau masuk,” tuturnya.

Ditanya bagaimana sosok Wali Nanggroe yang seharusnya dipilih, menurutnya, sosok Wali Nanggroe sebagaimana disebut dalam qanun antara lain haruslah yang fasih berbahasa Aceh, jelas keturunan atau silsilah keluarga yang diakui, muslim taat, dan cinta tanah air.

“Dan ada beberapa hal lain saya rasa, calon Wali Nanggroe harus mengerti perjuangan Aceh, terlibat dalam perjuangan Aceh, punya wawasan keagamaan, link ulama, dan juga tokoh dalam masyarakat,” pungkas Abi Lampisang. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved