GeRAK Usul Kadis ‘Dikurung’

Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mengusulkan agar kepala dinas (kadis)

GeRAK Usul Kadis ‘Dikurung’
ASKHALANI, Koordinator GeRAK Aceh 

* Agar Lebih Fokus Kerja di Akhir Tahun

BANDA ACEH - Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mengusulkan agar kepala dinas (kadis) yang berkinerja tidak bagus harus “dikurung” alias tidak boleh ke luar daerah. Hal itu dilakukan agar kadis tersebut dapat fokus bekerja sehingga mencapai grade yang ideal dan tidak berapor “merah”.

Askhalani menyampaikan gagasan itu saat menjadi narasumber tamu (eksternal) by phone dalam talkshow Radio Serambi FM, Kamis (6/12) pagi, membahas Salam (Editorial) Harian Serambi Indonesia berjudul ‘Beri Sanksi Kadis yang Berkinerja Buruk’.

Hadir sebagai narasumber internal dalam talkshow bertajuk Cakrawala itu adalah Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali dan dipandu host, Dosi Elfian.

Askhalani menambahkan, dalam implementasi kinerja larangan ke luar daerah merupakan bagian dari sanksi yang diberikan. “Ada yang berupa sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi berat adalah pemotongan tunjangan prestasi kerja (TPK) atau diganti dengan orang lain yang lebih bagus kinerjanya,” kata Askhalani.

Adapun sanksi sedang, lanjutnya, layak diberlakukan apabila kadis tertentu tidak mencapai grade kinerja, maka ia akan diberi sanksi tegas. Salah satunya, tidak boleh ke luar daerah. “Itu adalah sanksi yang dibebankan Plt Gubernur Aceh kepada dinas-dinas yang masih berapor merah,” ujar Askhalani.

Namun selama ini, ulas Askhalani, hal tersebut belum dilakukan. “Kita menunggu keberanian Plt Gubernur Aceh untuk memberikan sanksi tersebut kepada kepala dinas yang berapor merah,” timpalnya.

Menurut Askhalani, dalam beberapa kajian yang dilakukan GeRAK mulai Januari-Oktober 2018, pihaknya menemukan intensitas kepala dinas yang melakukan perjalanan dinas sangat tinggi. Perjalanan dinas tersebut bukannya tidak boleh, tapi terlebih dahulu harus dilihat apakah kinerja kadis tersebut sudah tercapai grade atau belum.

“Malahan kita lebih sepakat apabila kepala dinas lebih banyak turun ke daerah, ke kabupaten/kota daripada ke luar daerah atau ke Jakarta. Menurut kami, kepala dinas yang melakukan perjalanan dinas tidak ada relevansinya dengan kinerja yang dilakukan,” kata Askhalani.

Akibatnya, ada beberapa dinas yang berkinerja sangat tidak logis, karena jumlah program yang terealisasi dengan serapan anggaran sangat kecil. Selain itu, properti alokasi belanja yang ditetapkan juga tidak dapat dicapai dengan grade yang bagus.

Halaman
1234
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved