GeRAK Usul Kadis ‘Dikurung’

Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mengusulkan agar kepala dinas (kadis)

GeRAK Usul Kadis ‘Dikurung’
ASKHALANI, Koordinator GeRAK Aceh 

“Nah, ini akan menjadi sesuatu yang menurut kita tidak efektif, tidak efisien, dan akan mendorong ketidakpuasan publik kepada Pemerintah Aceh saat ini,” ucapnya.

Menurutnya, dalam hal ini ada tiga faktor yang menjadi penghambat, yaitu tertibnya penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aceh yang berindikasi kepada kinerja aparatur pemerintah. Kedua, saat gonjang0ganjing pemberian jabatan kepada eselon III dan IV, dan ketiga gonjang-ganjing serta tarik-menarik berbagai kepentingan para pihak dalam urusan tender proyek.

Askhalani mengatakan, penempatan jabatan eselon III dan IV tersebut kemudian menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya keterlambatan kinerja di tubuh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Sedangkan terkait tarik-menarik berbagai kepentingan para pihak dalam tender hal itu pernah diulas secara langsung oleh Plt Gubernur Aceh dalam diskusi dengan KPK saat menyambut Hari Antikorupsi yang dilaksanakan oleh GeRAK.

“Beliau sadar betul pengadaan barang dan jasa menjadi penghambat dalam pemerintahan saat ini. Solusi dari itu kalau kita mau lihat, dua faktor tadi cukup kentara yang menjadi penghambat kinerja aparatur pemerintah di Aceh hari ini. Pertama, jabatan eselon III dan IV diberikan tidak berlandaskan pada kebutuhan, akibatnya terindikasi pada kinerja bawahan,” jelasnya.

Askhalani menambahkan, jabatan tersebut diberikan karena ada kepentingan orang banyak di luar. Ternyata, orang yang diberikan amanah jabatan tidak cakap dalam melaksanakan tugas, dan hal itu terus menjadi masalah pada setiap akhir tahun seperti sekarang ini.

Kedua, sering kali pejabat ke luar daerah dengan berbagai macam alasan, misalnya, pertemuan dengan kementerian dan lainnya. Hal itu juga menimbulkan masalah baru. “Kalau saya berani menantang, apabila diaudit secara khusus oleh BPK temuan terkait hal ini cukup tinggi, karena memang sering kali pejabat kita, apalagi yang baru dilantik, pergi ke sana-ke sini,” katanya.

Oleh karena itu, ia tegaskan harus diberikan sanksi di awal kepada pejabat yang berkinerja rendah, sebab tindakan itu diyakini dapat mendorong lahirnya kinerja yang lebih bagus. “Tapi masalahnya, Pemerintah Aceh tidak pernah memberikan sanksi dan punishment.”

“Kita menunggu keberanian Plt Gubernur untuk memberikan sanksi tegas kepada kepala dinas yang berapor merah,” demikian Askhalani.

Target Daya Serap Anggaran 85%
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Jamaluddin MSi menyatakan, target penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun ini sampai akhir tahun nanti, diperkirakan sekitar 85% dari pagu APBA 2018 sebesar Rp 15,084 triliun.

“Target realisasi keuangan 85 persen itu adalah target minimal. Bisa saja pada akhir tahun nanti, nilainya meningkat, karena sampai kini masih banyak rekanan yang sudah menyelesaikan proyeknya 100 persen, tapi belum menarik dana proyeknya sampai 100 persen,” kata Jamaluddin kepada Serambi, Kamis (6/12), saat dimintai tanggapannya terkait masih rendahnya realisasi keuangan APBA 2018.

Halaman
1234
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved