Pidie Tampil di Konferensi Iklim

* Sampaikan Pengendalian Hutan Lewat Dana Gampong

SIGLI - Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud ST tampil di forum dunia, Konferensi Perubahan Iklim ke-24 PBB di Katowice, Polandia, pada Jumat (7/12). Dia menyampaikan pengendalian hutan dan lingkungan melalui pemanfaatan dana gampong atau desa dan sesuai dengan Perbup Pidie No 12/2018.

Sekitar 20.000 orang dari 190 negara berkumpul membahas perlambatan perubahan iklim, khususnya pemanasan global sampai dua pekan mendatang sejak dibuka Kamis (7/12). Konferensi ini menjadi agenda tahunan Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFC-CC).

“Pidie terpilih sebagai salah satu dari dua kabupaten di Indonesia yang tampil di Konferensi Iklim ke-24 PBB di Katowice, Polandia,” jelas Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud STb bersam pendampingnya, DR Ir Fauzi MSi melalui pesan WhatsApp (WA) ke Serambi, Jumat (7/12).

Dia menjelaskan Perbup Pidie No 12/2018 tentang penggunaan dana desa untuk perlindungan lingkungan dan hutan menjadi pokok paparannya di konferensi iklim tersebut. Dalam forum tersebut, dia menjelaskan tentang pentingnya hutan Aceh dan makna hutan bagi Pidie.

Apalagi, katanya, sekitar 33 persen kawasan hutan Sumatera berada di Aceh dengan luas 3,3 juta ha dan 80 persennya di antaranya kawasan hutan lindung. Dia memaparkan hutan tropis Aceh, telah menjadi rumah bagi sejumlah satwa langka endemik Sumatra, seperti orangutan, harimau, gajah dan badak.

Dia juga memaparkan tentang 68 persen wilayah Pidie merupakan hutan dan 487 desa di Pidie berada di sekitar kawasan hutan. Dikatakannya, Pidie juga menjadi hulu bagi 11 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aceh dan enam DAS diantaranya mengalir dan berhilir ke kabupaten lain.

Fahdullah menegaskan gampong merupakan wilayah yurisdiksi terendah di Indonesia dan berada di garis terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, katanya, masyarakat perlu dilibatkan dan diedukasi akan pentingnya menjaga hutan melalui pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam forum yang difasilitasi oleh Utusan Khusus Kepresidenan untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Wakil Bupati Pidie bersanding dengan Bupati Gorontalo, Wakil Walikota Katowice Polandia, Climate Works Australia dan ICLEI South Asia.

“Dana desa sebagai sumber daya pembangunan desa cukup besar, karena setiap desa di Pidie menerima Rp 1 miliar pada 2018 dan menjadi penerima dana desa terbesar kedua setelah Aceh Utara,” jelasnya.

Dia menyatakan melihat besarnya dana desa, maka Bupati Pidie mengeluarkan Perbup, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum penggunaan dana desa untuk menjaga lingkungan dan hutan. Fadhullah mengakui pemanfaatan dana gampong di wilayanya masih untuk infrastruktur, dan belum menjawab seluruh persoalan lingkungan.

“Kami meminta masyarakat agar merancang pembangunan desa yang memperhatikan potensi dan kondisi desa,” ujarnya. Dikatakan, dua rekomendasi yang diusulkan oleh Kabupaten Pidie dalam penggunaan dana desa yakni aspek alokasi dengan menambahkan indikator ekologi ke dalam alokasi dana desa dari kabupaten ke desa.

Ditambahkan, indikator yang ada hanyalah indikator sosial-ekonomi saja, tetapi pengunaan dana gampong harus tetap memperhatikan aspek perlindungan hutan dan lingkungan. “Artinya, pembangunan desa harus selaras, antara sosial ekonomi dengan kebutuhan lingkungan gampong,” ujarnya.

Penyusunan Perbup didukung oleh Support to Indonesia’s Climate Change Response Technical Assistance Component (SICCR-TAC) yang didanai oleh Uni Eropa. Proyek ini dilaksanakan di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sehingga, katanya, inisiatif Pemerintah Kabupaten Pidie mengeluarkan Perbup tersebut sangat diapresiasi oleh Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

“Aceh pada dasarnya tetap menjadi perhatian dunia internasional, karena adanya ekosistem Leuser, jadi semua kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hutan sangat kami apresiasi,” tutupnya.(c43)